daniel awigra

Tantangan Keberagaman dalam Keberagamaan

2012-01-20T10:34:00.002+07:00

Sebuah Pengakuan

Barangkali, panggilan untuk masuk dan terlibat dalam arena persoalan keberagaman di Indonesia, saya terima ketika pada tahun 2002, saya dipercaya memimpin sebuah program Pekan Studi Islam dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Dalam program tersebut saya bersama sekitar 30 orang muda Katolik (OMK) tinggal, hidup, ngaji dan menjadi “santri” selama seminggu di Pesantren Assidiqiyah, pimpinan K.H Noor Iskandar, S.Q di Batu Ceper, Tangerang.

Pengalaman bertemu dan hidup bersama bukan saja merupakan perjumpaan, namun hal itu saya maknai sebagai persentuhan (baca: persen atau hadiah dari Tuhan). Dalam pengalaman persentuhan tersebut saya dan teman-teman OMK lain belajar apa yang disebut sebagai aqidah, konsep ketauhidan, jihad, dan sebagainya. Karena pondok pesantren tempat kami mengaji adalah pondok pesantren Nadhatul Ulama, maka nuansa kulturalnya begitu kuat terasa.

Rasanya wajah Islam yang rahmatan lil alamin (menjadi rahmat bagi sesama) yang saya dan teman-teman OMK lainnya pelajari dan rasakan di pesantren tahun 2002, sekarang semakin tidak mudah dijumpai di berbagai ruang pergaulan. Ada wajah-wajah baru yang mengaku membela agama dengan cara yang garang, sangar, dan bengis. Wajah-wajah baru yang waktu itu masih malu-malu, kini mereka tampil telanjang menunjukkan watak aslinya.

Dari wataknya yang anti keberagaman dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, maka melihat lebih jauh dari mana asal-usul dan apa maksud eksistensinya serta bagaimana “berdamai” dengan mereka, tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya selanjutnya.

Era kebangkitan agama

Disadari atau tidak, kita sedang menyaksikan dunia yang sedang berubah. Agama yang diprediksi akan memudar pengaruhnya pada abad baru ini justru disangkal oleh kenyataan yang berkata sebaliknya. Laporan utama majalah Times pada April 1996 berjudul “Is God Dead?” adalah semacam prediksi yang dengan percaya diri meramalkan era kebangkrutan agama. Contoh lain, pada awal milienium, The Economist juga menulis obituari tentang Tuhan. Tak lama berselang, tragedi 911 terjadi dan membenamkan itu semua. Sebuah zaman baru telah lahir. Tak berlebihan jika zaman baru itu disebut era kebangkitan agama.

Lihat saja Nigeria yang kini terpecah mejadi dua; Nigera utara yang Islam dan Nigeria selatan yang Kristen. Pentakosta berkembang pesat di Korea Selatan dan Brazil. Balkan terpecah antara Kosovo dan Bosnia yang Islam, sementara Serbia menganut Orthodoks, dan Kroasia yang Katolik. Partai berbasis Islam AKP kini berkuasa di negeri sekuler Turki.

Di Indonesia, gelombang radikalisme agama yang ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi Islam garis keras pada awal Reformasi yang masuk berbarengan saat rezim otoriter Soeharto tumbang. Paham radikal yang dibawa oleh kelompok-kelompok garis keras ini semakin percaya diri ketika gerakan ini menemukan jejak sejarah wacana pendirian Negara Islam di Indonesia yang seolah sedang mati suri.

Wacana negara Islam memang memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Ide pemberlakuan syari’at atau formalisasi syari’at Islam muncul dari kalangan pejuang Islam santri, yang berhadapan dengan pejuang Islam nasionalis di mana kemudian disepakati bahwa Indonesia bukanlah “Negara Agama”. Tetapi, keliompok-kelompok yang menginginkan formalisasi syariah tidak berhenti sampai di sana. Mereka mewariskan spirit dan ideologinya kepada generasi-generasi selanjutnya meski harus menghadapi berbagai opresi dari penguasa. Sampai pada kran kebebasan dalam alam demokrasi terbuka, mereka juga seolah terbebas dan hendak mewujudkan mimpi para pendahulunya; mendirikan Negara Islam.

Mengutip penelitian Ali Maschan Moesa yang dibuat tahun 2001-2003 tentang proyek radikalisme di Indonesia, ditemukan bahwa telah muncul “gerakan radikal” yang bertujuan memformalkan syari’at Islam dan menghendaki supaya syari’at Islam menjadi landasan berbangsa-bernegara. Target mereka adalah pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Tetapi target tersebut hanyalah tujuan antara, sebab yang mereka inginkan adalah berdirinya Negara Syari’ah atau Negara Khilafah sebagai nama lain dari Negara Islam.

Masih menurut Maschan, adapun organisasi yang bisa digolongkan ke dalam gerakan ini adalah MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama’ah, KAMMI (Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia), FPIS (Front Pemuda Islam), Jama’ah Muslim (Hisbullah), FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama’ah, HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, KISDI (Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam), dan PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia).

Radikalisme di Indonesia dalam segala derajatnya dari yang paling rendah sampai yang tertinggi seperti dukungan terhadap aksi terorisme,[2] pernah diteliti dan hasilnya cukup mengejutkan. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Maret 2005, menyatakan bahwa 1 dari 10 muslim Indonesia mendukung aksi pengeboman yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawannya di Bali beberapa tahun lalu. Bagi peneliti LSI, hasil itu mencerminkan dukungan kepada radikalisme keagamaan ketika diterjemahkan ke dalam cara kekerasan demi agama. Hasil survei lain dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 1.600-an siswa dan guru agama Islam di SMP dan SMA muslim di Jabodetabek, yang dilakukan dari Oktober 2010 hingga Januari 2011. Hasilnya, 41,8 hingga 63,8 persen responden menyatakan mendukung intoleransi dan kekerasan terhadap warga non-muslim.

Guntur Romli dalam artikelnya yang berjudul “Impor Fundamentalisme Islam dari Timur Tengah” memaparkan, sampai dalam tiga dekade ini, muncul aliran dan kelompok-kelompok Islam yang berbeda dari tipe-tipe Islam yang telah mengakar di Nusantara. Kelompok-kelompok Islam yang belakangan membanjiri Nusantara mengalami keterputusan sejarah dari aliran dan kelompok-kelompok Islam yang telah ada jauh sebelum Republik ini berdiri. Islam gaya baru ini justru memilih jalan yang berbeda dari ormas-ormas Islam yang lama. Mereka memilih jalur konfrontasi dengan Republik.

Mudah saja kita jumpai wajah-wajah mereka dalam berbagai aksi intoleran, misalnya pelarangan jemaat GKI Yasmin beribadah –dan bahkan merayakan natal tahun 2011- di tanah yang secara hukum sudah sah dan dikuatkan melalui kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan GKI Yasmin Bogor. Contoh lainnya adalah pembunuhan dan peneroyokan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pembakaran rumah ibadah Syiah di Sampang Madura, peristiwa perusakan gereja Katolik di Temanggung, Jawa Tengah, tragedi Monas berdarah, dan lain sebagainya.

Negara yang kalah

Persoalan keberagaman ini semakin berat ketika negara yang seharusnya menjamin keamanan warga negaranya justru kalah dengan kelompok-kelompok ini. Kasus pembunuhan terhadap tiga jemaah Ahmadiyah di Cikuesik Banten merupakan contoh yang bisa menjelaskan bagaimana kekalahan negara.

Polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut. Polisi beralasan bahwa pihaknya kekuarangan aparat yang bertugas di lokasi. Tentu hal ini menjadi alasan bodoh karena sebenarnya mereka sudah mengetahui akan adanya rencana penyerangan.

Masalahnya di sini adalah polisi justru tidak bisa memberikan jaminan rasa aman bagi warga. Ketika polisi mengetahui rencana penyerangan yang akan terjadi di Cikeusik, hal yang justru dilakukan polisi adalah ingin “mengevakuasi” pemilik rumah dan tamu-tamunya. Sementara, merasa diri mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, maka pemilik rumah beserta tamunya tiada mau menerima ajakan polisi untuk “diamankan”. Cara penanganan polisi yang tidak berani menangkap para penyerang dan justru “membiarkan” kejadian ini terjadi sampai merenggut nyawa 3 jemaah Ahmadiyah adalah hal yang patut dikutuk. Aparat kepolisian kalah terhadap para penyerang!

Apakah lantaran mereka yang ada di dalam rumah tersebut adalah penganut Ahmadiyah sehingga polisi membiarkan hal ini terjadi? Jika memang itu alasannya, maka polisi sudah melakukan diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah yang juga warga negara Indonesia yang seluruhnya berhak mendapat rasa aman. Polisi (khususnya Polda Banten) dalam hal ini sebagai aparat negara telah gagal menjalankan fungsinya menjamin rasa aman tanpa diskriminasi bagi warna negara Indonesia. Jika ini tak segera dibenahi, apakah hukum rimba sebenarnya de facto telah menggantikan Indonesia sebagai negara hukum? Perlu ditegaskan di sini, polisi pun digaji dari APBN yang salah satu elemennya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia, termasuk jemaat Ahmadiyah!

Vonis enam bulan penjara bagi anggota Ahmadiyah dalam kasus Cikeusik mencederai rasa keadilan, karena para pelaku pembunuhan pun diganjar hukuman yang kurang lebih sama. Celakanya, jaksa juga tidak menuntut mereka dengan pasal kriminal pembunuhan.

Memajukan demokrasi sekaligus membangun gerakan sosial riil bersama

Yang menjadi keprihatinan terutama di sini adalah cara pandang terhadap visi bernegara dari kelompok-kelompok tersebut yang perlu diperhatikan secara serius. Secara idiologis, kelompok-kelompok ini percaya sepenuhnya bahwa ruang publik harus ditata berdasarkan hukum yang berasal dari Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa manusia dilarang membuat hukum untuk manusia lain. Allahlah satu-satunya yang mutlak bisa membuat hukum bagi manusia. Maka syariat adalah harga mati dari kelompok-kelompok ini. Mereka tidak mau tunduk terhadap konstitusi dan hukum-hukum humaniter internasional, karena mereka hanya mau mengikuti hukum Allah. Intervensi moral agama dalam politik bernegara menjadi tujuan akhirnya.

Filusuf Jerman kontemporer Jurgen Habermas juga menegaskan hal ini. Dalam sebuah jurnal filsafat ia mendeskripsikan bahwa setelah tragedi 911 dunia memasuki era post-secularism, di mana ruang publik tidak bisa disterilkan dari urusan agama. Usaha pemisahan politik dari agama yang dilakukan oleh negara-negara yang mempromosikan sistem sekuler ternyata harus menerima kenyataan bahwa hal itu tidak bisa dipertahankan. Runtuhnya twin-towers WTC di jantung kapitalisme adalah bukti meledaknya usaha mengandangkan domain agama hanya masuk ke dalam kotak ruang privat.

Konsekuensi dari hal ini menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri. Bagi kaum sekuler mereka harus siap pasang kuping untuk mendengarkan bahasa politik yang didasarkan pada keyakinan kebenaran atas tafsir satu agama tertentu dalam ruang publik. Sementara bagi orang-orang yang tidak mau memisahkan ruang publik dari keyakinan agamanya juga memiliki tantangan tersendiri yaitu mereka belajar mengartikulasikan keyakinannya di dalam alam demokrasi. Dalam tarik-menarik antara dua tegangan ini dinamika politik sejatinya kini sedang bergeliat membuat wajah barunya.

Orde Baru memang tampak berhasil mengatasi kelompok-kelompok ini, namun apakah untuk menyelesaikan persoalan ini justru kita kembali pada kekuasaan militer dan sentralistik ala Orba?

Demokrasi secara esensial harus dihidupkan karena demokrasi adalah penemuan sisi-sisi kesadaran manusiawi dalam mengatur kehidupan di dunia —karena yang diperbincangkan adalah kekuasaan manusiawi bukan Ilahi— menyediakan sebuah ruang dan tata-cara yang manusiawi pula.

Demokrasi bukan sekadar prosedur kekuasaan, bukan pula sebagai sistem yang ditentukan oleh mereka yang mayoritas. Demokrasi adalah pengakuan dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, toleransi, pluralisme, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak kaum minoritas: agama, ras, aliran dan seksual. Demokrasi adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia yang tidak bisa dirampas atas nama apapun, misalnya hak berkeyakinan, hidup, kepemilikan, tidak disakiti dan lain-lain.

Selain itu, inisiatif untuk terus membangun civil society menjadi sebuah keniscayaan. Dalam civil society memungkinkan tumbuhnya diskusi dan kerja sama. Mengingat, perasaan kepercayaan dalam hubungan persaudaraan sejati hanya bisa tumbuh ketika terjadi kerja sama. Kerja sama dengan umat lain adalah modal sosial untuk meretas kecurigaan, melampaui rasa toleran, dan pada akhirnya membangun perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa.

Jujur, saya merindukan wajah keberagaman dengan sikap keberagamaan yang santun, ramah dan tak sepi humor.

[1] Campaign Manager di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

[2] Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter”. Bdk. Andy Widjajanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003

Hujan Penghujung Desember

2011-12-31T05:27:00.001+07:00

Musim panas lewat sudah. Daun-daun di pepohonan di sisi kanan dan kiri jalanan sisi kota terilhat hijau cerah memuda. Ketika tiba-tiba hujan mendadak mengguyur, tampak orang-orang berrebutan berteduh pada emper-emper rumah. Burung-burung pun demikan. Mereka mencari tempat untuk sekadar menghangatkan badan. Dalam gemuruh musim penghujan yang baru saja datang, air hujan sejatinya belum bisa membasahi tanah yang baru saja dibakar kemarau sampai kerontang. Kadang hujan turun lebat dalam sehari, dan kadang ia tidak muncul dalam beberapa minggu. Terang dan gelap, hujan dan panas berganti-gantian tiada terduga.

Musim yang sedang berganti itu juga menjadi masa –yang barangkali, yang terberat – bagi seorang gadis batas senja. Sinar mentari kadang menyemangati langkahnya untuk mengejar mimpi pada masa remajanya. Ia begitu memahami bahwa mimpinya harus dikejar. Ia hidupi cita-cita melalui semangat dan ketekunan. Ia lewatkan hari-hari dengan bekerja keras dan mengisi perasaannya dengan perjuangan mempertahankan komitmen yang telah dibuatnya bersama seorang pemuda yang ada di sana, yang seolah semakin hari semakin mempermainkan perasaannya. Persis seperti hujan musim ini yang kadang sesuka-sukanya datang tanpa memberi tanda kehadirannya.

Pemuda itu setiap hari memberatkan hati dan pikirannya. Belum habis ia merasai semua pedalaman soalnya, angin pagi dan sore yang ia temui dalam perjalanan pulang dan pergi dari dan ke kantor menerpa seakan menghentikan permenungannya. Luruh. Ia pun menjalani saja seperti putaran roda. Menggelinding. Naik dan turun. Kadang maju, dan tak jarang mundur.

Dalam laju roda-roda itu, ia rasai, pemuda itu tenggelam dalam dunianya. Semakin pemuda itu memasuki dunianya, semakin menjauh saja ia dari pedalaman mimpi gadis batas senja. Mimpi bersama pun dikompromikan. Bayangan hidup bersama dalam sebuah ikatan satu keluarga mulai lebih serius didiskusikan. Terlebih, ketika pemuda itu telah selesai masa studinya. Dan, lelaki yang menjadi kekasihnya itu sudah mulai meninggalkan masa mudanya.

Gadis batas senja kadang sabar menunggu, kadang tiada tahan mengungkapkan galau hatinya. Kala tertentu ia memilih diam, kala lain ia memilih mengikuti alur pikir pemuda itu dan sesekali mengungkapkan inginnya. Itu pun, susah sekali ia mencari celah kapan ia tepat menyampaikannya. Pedalaman jiwa pemuda itu halus, dan gadis batas senja tahu persis soal itu. Ia harus berhati-hati mencari cara dan suasana untuk sekadar berbagi perasaan. Hal itu ia pelajari pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kesalahpahaman menjadi begitu sering terjadi.

Pasang-surut itu layaknya gelombang laut. Kadang arusnya deras dan terkadang tenang. Tergantung angin yang menerpanya. Pernah ia diterpa badai yang tentu sangat mengecewakan hati dan kepercayaannya. Hal itu terjadi ketika pemuda itu mencoba bermain api. Meski pada akhirnya, ia mengakui kekeliruannya. Sikap pasrah sudah menjadi keputusan pemuda itu dan ia serahkan “nasib” hubungannya ke dalam genggaman gadis batas senja. Apa komitmen mereka hendak dipertahankan atau dilempar, pemuda itu sudah seolah menerima saja.

Gadis batas senja menyadari bahwa perjalanannya bersama pemuda ini sudah cukup jauh juga. Ia memiliki pemahaman bahwa setiap orang bisa saja jatuh dalam situasi apa pun. Memang ia sempat berfikir untuk meninggalkan pemuda itu. Tapi mengapa jawaban selalu berkata sebaliknya? Apakah ini karma yang harus ditanggungnya? Menunggui pemuda –yang untuk beberapa hal sangat berbeda.

Sesekali romantisme masa lalu menguatkan pengharapannya, namun tak jarang jika melihat realitas yang ada, pengahrapannya seolah diuji kembali. Apalagi, ungkapan-ungkapan sederhana yang dahulu sering ia wakilkan dengan tulisan atau puisi kini tiada lagi datang.

Apakah cinta kepadaku sudah tiada hidup lagi di hati pemuda itu? Berkali-kali pertanyaan itu mengganggu kehidupannya yang sederhana.

Ya, tentu saja. Pemuda itu terus mengukuhkan perasaannya lewat berbagai ungkapan dalam korespondensi modern via hand phone. Merasai jawaban pemuda itu tentu maknanya kini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pun benar apa yang dikatakannya, sekarang apa jaminannya? Sementara, ia sendiri seolah sedang terperosok dalam kubangan masalah baru setelah sebentar mencecap kebahagiaan.

Kini gadis batas senja tiada mau lagi berpangku tangan. Masalah pemuda itu juga menjadi masalahnya, begitu pun sebaliknya. Ia merasa harus berbuat yang terbaik yang ia bisa. Selebihnya, bukan menjadi proporsinya lagi.

Hujan penghujung bulan Desember mencairkan suasana barang sejenak. Ia semakin hari semakin pasti datangnya. Tanah tiada lagi mengalami kekeringan. Hati gadis batas senja pun kini tersapu oleh percikan terpercik air yang sedikit melegakan.

Beberapa bulan lelah menunggu kabar baik dari pemuda itu namun tak jua datang. Kini tanda-tanda pemuda itu mulai bergeliat mengusahakan mimpi bersamanya mulai samar terlihat lagi. Dan, pemuda itu mulai menulis lagi. Gadis batas senja sedikit mengembangkan senyumnya. Baginya, tanda ini bagaikan lumut yang mulai tumbuh pada musim penghujan ini. Jika ia tumbuh sumbur, niscaya pemuda itu akan datang membawa keriangan yang mampu mengisi kesepian.

Ia percayakan semuanya itu pada hujan bulan Desember, karena sejatinya, hujanlah pembawa kabar gembira semua mahluk di dunia. Air kehidupan, menetes dalam setiap kehadirannya. Gadis batas senja memeluk hujan erat untuk mendapatkan kembali cintanya. Dan ia lakukan itu pada saat matahari tertutup awan, persis sebelum ia pulang ke peraduan.

Cerita tentang Cinta dan Pengakuan

2011-12-31T02:57:00.002+07:00

Ada sepasang kekasih. Laki-laki dan perempuan. Suatu hari, lelaki itu menghadapi sebuah ujian akademis. Tampak lelaki itu gugup, tidak merasa siap. Kekasihnya pun larut dalam suasana tegang itu. Perempuan itu izin dari tempatnya bekerja. Ia memilih untuk menemani dan menyemangati lelakinya.

Beberapa hari sebelumnya, lelaki itu sudah berniat untuk tidak menghadiri ujian. Ia ingin menghidari kenyataan. Tahu bahwa kekasihnya sedang berada dalam masa-masa susah yang sangat menentukan, perempuan ini sudah bertekad membantu sekuat tenaga untuk menembuhkan kepercayaan diri dari lelakinya. Ia mencoba melibatkan diri meski ia sebenarnya tiada menguasai. Ia paksa dengan segala macam cara. Tujuan satu; lelakinya berani menghadapi kenyataan dan tidak melarikan diri.

Dengan modal dukungan perempuan itu, lelaki itu belajar mencoba sesuatu yang baru. Belajar berjuang. Bisa jadi berani menghadapi ujian saja sudah menjadi lompatan terbesar dalam hidupnya. Tapi, ia tahu, bahwa hal itu harus dicobanya. Sama seperti ia mencoba sesuatu yang digemarinya. Ujian akademis ini ingin ia hindarkan sejauh ia bisa. Karena ia sudah menyadari ini bukan bidang keterlibatannya. Tiada tampak kecintaan pada studi yang sudah ia lewati dua setengah tahun ini. Namun, hari penentuan itu datanglah. Ia sudah didukung mati-matian oleh perempuannya. Meski ia tahu, ia tiada mampu.

Mimpi buruknya tiba siang hari di sebuah ruangan 4 x 8 meter itu. Namanya dipanggil oleh para penguji. Ia sudah mencoba membuat catatan sebisanya untuk melengkapi penjelasan-penjelasannya. Argumentasi-argumentasi disusunnya dalam sebuah buku kecil. Sebuah handuk untuk menyeka keringat menemaninya. Perempuan kekasihnya tiada sampai hati melihat kekasihnya perlahan memasuki ruang persidangan. Ia tiada berani masuk, hanya doa barangkali yang ia bacakan di luar ruangan sembari mondar-mandir mengintip lewat jendela kaca.

Di dalam ruangan penentuan itu, lelaki itu menjelaskan sebisanya. Dewan penguji kecewa. Tiada runtutan logika yang bisa diikuti, argumentasinya lemah, tiada analisa yang bisa ditemukan untuk menjelaskan permasalahan yang lelaki itu sampaikan. Data-datanya berantakan, dan tiada kesesuaian antar bagian-bagiannya.

Dicecar habis-habisan oleh dewan penguji, ia hanya bisa tertunduk dan menyeka keringat dingin yang mengucuri mukanya. Kalimat yang bisa keluar dari mulutnya hanyalah sebuah pengakuan. Pengakuan atas jerih payah usahanya. Pengakuan bahwa karyanya juga dibantu pengerjaannya oleh orang lain sehingga tampak tiada kesesuaian. Pengakuan tentang maksud apa yang sebenarnya akan ia kerjakan meski hasilnya berbeda dari maksudnya. Pengakuan jujur itulah yang barangkali membuat rasa iba insane manusia yang masih memiliki hati nurani berbicara.

Lelaki itu dan kawan-kawan yang menemaninya dipersilahkan keluar ruang sidang. Dewan penguji akan menyampaikan maklumat penilaiannya. Lelaki itu keluar diiringi diam. Sunyi. Tiada seorang pun yang berani memulai. Pasrah? Barangkali. Kecewa? Mungkin. Tapi apa daya, penghakiman akan segera datang, dalam beberapa menit ke depan.

Namanya kembali dipanggil. Si perempuan kekasihnya tak kuasa memendam Tanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang penghakiman itu. Seorang menceritakan secara umum apa yang baru saja terjadi. Ia sudah mengetahui sebelumnya. Ini tidak mudah baginya dan terutama bagi kekasihnya. Teman yang memberinya kabar menyarankan untuk bisa memberi rasa pengharapan, apa pun hasilnya. Karena apa pun hasilnya, tidak menjadi hal yang terpenting lagi. Keberanian lelaki itu mencoba jauh-jauh lebih penting dari segala-galanya. Perempuan itu sudah tahu benar. Memen ini adalah momentum penentuan bagi keberanian lelakinya menghadapi kenyataan.

Lelaki itu kembali keluar dari ruang tempat sidang agung dijalankan. Ia tetap terunduk. Suasanya sunyi kembali menyergap. Tubuhnya ia lemparkan ke sofa tempat perempuannya duduk. Kawan-kawannya tiada sabar menanti keputusan apa yang diberikan dengan hasil sidangnya yang berjalan penuh cercaan. Hati telah bersiap, dan ungkapan untuk membesarkan hati lelaki itu sudah siap meluncur dari orang-orang yang ada di sekelilingnya.

“Aku lulus kok….” kata lelaki itu. Dipeluk dan diciuminya wajah lelaki itu oleh keasihnya. Air mata mereka berdua bercucuran. Kawan-kawannya bersorak riang. Kepalanya menjadi bulan-bulanan teman-temannya yang tidak tau lagi bagaimana harus mengungkap rasa syukur. Haru bercampur bahagia meraja.

Kekasihnya yang perempuan tahu persis kelemahan lelakinya. Tapi, ia setia di sisinya. Ia mendukung dengan cara apa pun. Cinta perempuan itulah yang menjadi kekuatan lelakinya. Ia maju meski tiada mampu.

[tulisan ini terinspirasi oleh kekuatan seorang perempuan muda yang tetap cinta pada kekurangan kekasihnya]

Mimpi-mimpi Malam

2011-12-31T01:25:00.002+07:00

Ruang ini rasanya sudah asing dengan dirinya sendiri. Padahal, tempat ini dahulu dicipta untuk menyampaikan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak terungkapkan, jeritan-jeritan lirih yang berteriak dari pedalaman hati. Memasuki ruang ini akhir-akhir ini, lebih seperti masuk ke dalam sebuah jurnal akademis dengan penulis tunggal. Ke mana kata hati? Ke mana engkau bersembunyi? Apakah ketika kognisi lebih diberi ruang, sisi afeksi kemudian menghilang, dan rasanya susah sekali untuk diungkapkan? Ah, rasanya tidak.

Ruang ini adalah gambaran apa-apa saja yang sedang melintas di pikiran dan perasaanku. Ini pun tetap menjadi jejak-jejak kecil peziarahanku dalam mencari makna kehidupan. Dari sini justru terlihat bahwa aku terus bergerak, terus berdinamika. Bahwa ketika masih ada pergerakkan, di sana sebenarnya aku masih hidup. Dan untuk kehidupan itu sendiri aku sungguh bersyukur. Rasa syukur yang justru aku layangkan untuk kemampuanku bertahan dalam melewati jalanan terjal, berliku dan menanjak. Semua itu tentu tidak mudah dijalani.

Semua yang terjadi pada 2011, aku bungkus dalam satu kotak yang aku namai pencapaian yang belum tuntas. Tuntas? Kapankah itu akan terjadi? Barangkali hanya maut yang memberi tanda titik terhadap hal tersebut. Tidak. Aku tidak mempersoalkan tuntas tidaknya sebuah pencapaian. Maaf, barangkali kotak itu tidak jadi aku namai pencapaian yang belum tuntas. Di samping terlalu panjang untuk sebuah nama, rasa-rasanya memang tidak tepat juga aku namai sebagai pencapaian, apalagi dengan embel-embel kata tuntas. Tidak. Aku tiada ingin menamai. Biarlah itu terbuka, dan bebas untuk dibingkai dalam kotak apa saja. Dan aku tidak mau membuat definisi. Karena itu akan membatasi. Toh, aku sendiri juga tidak suka diberi label. Cross cutting knowledge, perasaan, dan pengalaman tidak cukup hanya dibungkus dalam satu definisi. Itu terlalu menyederhanakan. Itu membuat kerdil.

Ruang ini yang dulu aku namai sebagai blog sang peziarah, dimaksudkan untuk berbagi kepada sesama peziarah lain yang masih sama-sama bergerak, berjalan, dan berefleksi tentu kali ini aku maknai bukanlah sebagai sebuah penamaan, namun sekadar menjadi arah dasarnya. Jadi, jangan harapkan bisa menemukan sebuah kesimpulan.

Apa yang tersaji di sini, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang masih terbuka. Masih bisa direvisi, bisa jadi keliru. Karena, bisa jadi, dalam perjalanannya, sang peziarah menemukan makna baru dan berani mengganti makna yang lama.

Ya, peziarah selalu membutuhkan arah. Tanpa itu, dia bisa jadi hanya seorang petualang. Bertualang dan berziarah memang sama-sama memiliki kekuatan serta hasrat untuk mencari dan menemukan sesuatu. Namun, seseorang akan bertualang –hanya– untuk mengejar kepuasan diri sendiri. Sementara seseorang akan berziarah karena ada impian yang dirindukan dan ingin dialaminya sebagai kenyataan. Kesulitannya terletak pada bagaimana mengabstraksi realitas hidup keseharian yang acapkali mengalir sederhana—jauh dari kesan sensasional.

Begitu kurang lebih makna peziarahan dan petualangan yang pernah aku terima dari seseorang peziarah juga yang kini telah mengisi litani doa-doaku. Justru, ketakutan utamaku bukan pada tantangan apa yang akan terjadi selama perziarahanku selanjutnya. Ketakutanku hanya satu, aku hilang arah. Aku tiada bermimpi lagi.

Di sana, aku mengakui membutuhkan kawan yang bisa dipercaya. Yang setidaknya bisa saling mengingatkan jika aku lupa. Memberi semangat ketika aku jatuh. Siapa pun itu orangnya, aku akan memberi kasih, kasih dari sesama peziarah. Kasih itu bisa jadi hanya sebuah bentuk kunjungan, jamuan sederhana, percakapan yang menantang, atau bisa jadi candaan yang kelewatan. Tapi tentu, tiada noda setitik pun yang ingin menjatuhkan dan mempermalukan.

Tulisan singkat ini adalah tulisan pembaruan semangat, terutama untuk diriku sendiri. Yang kadang terlalu silau dengan hal-hal besar dan sensasional. Pada akhirnya, yang kecil dan lembut mengalir dan hanyut. Tidak, aku tiada mau lagi mudah tergoda. Aku harus menjadi peziarah yang tetap meneruskan langkah. Menemukan cinta sesungguhnya. Ya karena cinta itu adalah milikku, milik kita.

Tribute to My Thesis

2011-12-30T23:58:00.001+07:00

El camino se hace al andar

(Jalan itu ditemukan saat berjalan)

Adalah sebuah anugerah bagi penulis dapat menyelesaikan seluruh proses studi selama hampir dua tahun di Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Anugrah itu penulis yakini datang dariNya dan penulis terima melalui kebaikan hati orang-orang yang pada kesempatan ini ingin penulis sebutkan secara khusus.

Tesis ini tentu tidak bisa lahir tanpa dukungan penuh Dra. Dwi Ardhanariswari, MA. Rasa hormat, penghargaan dan apresiasi penulis sampaikan khusus untuk Mba Riris. Bagi penulis, Mba Riris bukan sekadar dosen pembimbing, namun ia adalah seorang sahabat dan teladan yang terus berbagi semangat pantang menyerah dan tidak mudah puas dengan hasil dari sebuah proses pencarian kebenaran ilmiah.

Rasa terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada dewan sidang tesis yang terhormat: Bpk. Bantarto Bandoro, SH, MA selaku Penguji Ahli, Bpk. Andi Widjajanto, MS, M.Sc selaku Ketua Sidang, Ibu Dra. Dwi Ardhanariswari, MA selaku Pembimbing, serta Ibu Asra Virgianita, MA selaku Sekretaris Sidang.

Penghargaan dan hormat juga penulis layangkan untuk seluruh keluarga besar civitas akademika Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kepada Mas Haryadi, Mas Edi, Mba Inung, Mba Ani, Pak Makmur, Pak Zainuddin, Mba Suzie, Mba Dhani, Mas Syamsul, Pak Fredy, Mas Tirta, Pak Erwin, Mas Ito, Mba Yuni, dan Mas Ali, terima kasih telah menjadi guru politik bagi penulis. Terima kasih juga untuk Pak Tamrin Tomagola yang mengajari penulis tentang esensi globalisasi. Terima kasih untuk Pak Udin, Mba Ice dan teman-teman di sekretariat di Salemba, yang melalui kerja keras mereka perkuliahan menjadi tidak pernah terkendala. Rasa terima kasih juga ingin secara khusus penulis sampaikan kepada Mas Rony pengelola Perpus UPDHI. Terima kasih juga untuk Mba Endang dari Information Resource Center, U.S. Embassy di Jakarta atas bantuannya menemukan sejumlah data yang tidak mungkin penulis temukan dari website.

Kepada Joseph Adi Prasetyo, Komisionaris KOMNASHAM, Choirul Anam (HRWG), Haris Azhar (KontraS), dan Irawan Saptono, Direktur ISAI, penulis ingn mengucapkan tarima kasih atas waktu yang disediakan bagi penulis dalam menggali persoalan HAM yang menjadi tema utama tesis ini. Terima kasih juga untuk Senor Roberto Bala, dan rekan-rekan CERVANTES yang telah mengajari penulis bahasa Spanyol. Terima kasih juga untuk Mba Rino Arna yang telah memberi masukan berharga dalam tesis ini.

Secara lebih personal, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Yudokus Maryono yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada penulis untuk tumbuh menjadi diri sendiri. Terutama, kepada Ibunda tercinta, Legiyah. Mama tidak pernah meninggalkan penulis sendirian! Kepada saudara satu rahim: Thomas Airlangga (my only brother), Ana Dahlia, Kristina Viri, Klara Puspita, Rosi Melati dan Bunga Agata, penulis ingin berbagi makna atas pengalaman hidup bersama yang membuktikan bahwa kebersamaan kita tidak ada yang bisa memisahkan. Terlebih, dengan kehadiran Rafa dan Lala serta Mba Sara yang semakin menguatkan penulis bahwa harapan hari depan yang cerah harus terwujud, seberat apa pun itu!

Terima kasih untuk Sari Permataku, yang terus berbagi cinta sederhana. Dia yang mengajari bagaimana melangkah kembali setalah jatuh adalah hidup yang sesungguhnya.

Untuk Hilda, terima kasih telah menjadi kawan yang bisa diandalkan. Juga untuk Mr. John, Christian, Pondel, Komeng, Gope, Ponari, Gondes, Kathing, Shindu, Dicky, Om Peh, Rudi, Uwi, Jefri, dan Sigit, rasanya kepada kalianlah arti kata sahabat tepat mewujud. Terima kasih untuk Rm. Johanes Hariyanto, SJ, Mas Felix, Bayu, Mba Mike, Vic, Christa, dan Mas Lexy Rambadeta, beserta keluarga besar KOMJak (Angkatan I-III). Juga terima kasih atas dukungan dari Mas Junaidi, Saidiman, Towik, Budhi, Andy Budiman, Maliya, Rifah, Rika, dan teman-teman di SEJUK, serta Mba Nia, Bu Ndari, Ellen, Mba Ani, Mba Lia, Nike, Hanni, Mirza, Afank, Suma Mihardja, Xaxa, dan teman-teman dari jaringan ANBTI lainnya.

Ungkapan yang sama juga penulis berikan kepada rekan-rekan Agenda 18, terutama Ignatius Haryanto, yang telah mengajari bagaimana menjadi seorang penulis. Juga untuk dua rekan kerja baru penulis, Iam dan Moren, tarima kasih atas toleransinya. Salam suka cita untuk dua malaikat kecil dari Papua dan Talaud, Ruth dan Angel yang selalu memberi dukungan doa dan semangat tersendiri kepada penulis. Kepada mereka penulis juga ingin berbagi kebahagiaan. Tarima kasih untuk teman-teman di Bima Fotocopy Depok: H. Agus Abidin, dan Yayan yang membantu penulis dengan pelayanan tulus penuh keceriaan.

Last but not least, jelas ungkapan syukur dan terma kasih untuk seluruh teman-teman Pascasarjana HI UI angkatan ke-18, juga angkatan ke-16, 17, dan 19 penulis ingin mengucapkan dengan sepenuhnya, sesuatu yang pernah diungkapkan oleh Ernesto “Che” Guevara, “hasta la victoria siempre!”

Tentu saja penulis ingin berbagi rasa terima kasih terutama justru untuk mereka yang belum penulis sebutkan namanya satu per satu di sini. Juga, dengan penuh kerendahan hati ingin memohon maaf apabila selama proses bersama ini penulis telah banyak melakukan kesalahan baik disengaja atau pun tidak. Tesis ini penulis dedikasikan sepenuhnya untuk gerakan sosial di Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Pada hari tepat satu tahun meninggalnya nenek Lasiah,

Romo Adi Sang Pemula

2011-12-26T13:27:00.001+07:00

Semalam ia terjaga. Menanyakan tentang apa itu kematian? Apakah besok dirinya mau mati? Dan ia tidak bisa lagi mengenali penyakit apa sebenarnya yang sedang menggerogoti tubuhnya –yang sudah 5 tahun ini selalu rutin cuci darah.

Begitu kira-kira Pastor Kristiono Puspo, SJ menuturkan percakapannya dalam Bahasa Jawa bersama Romo Josephus Adi Wardaya, SJ empat hari sebelum Tuhan memanggilnya. Dari balik kaca bangsal ICU nomor 315 Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta, Minggu (4/12), Si Mbah –begitu Romo Adi akrab disapa sahabat-sahabatnya– terbaring dengan selang infus, alat bantu pernafasan, dan beberapa perangkat medis lain yang menempel di tubuhnya. Namun tiada pasrah terlihat dalam tidurnya. Penyakit itu ingin ia taklukkan.

***

“Ada seorang pemuda yang sangat menggandrungi sepak bola. Setiap sore, ia habiskan waktunya untuk berlatih dan bermain sepak bola. Sepak bola seolah menjadi satu-satunya kecintaannya. Ia adalah John Brechman, pemuda Belgia,” cerita Romo Adi dalam sebuah misa komunitas Rekoleksi Gereja Memasyarakat di Civita Youth Camp sekitar tahun 2003.

Dalam rutinitasnya berlatih sepak bola, Brechman mendadak dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat ia tahu bahwa besok malam adalah hari terakhirnya. Ia akan “dipaksa” mangkat oleh Si Empunya kehidupan, lanjut Si Mbah dalam khotbahnya.

“Tau teman-teman apa yang dilakukan Brechman pada hari terakhir saat hidupnya?”

Anggota komunitas yang semuanya adalah orang-orang muda itu hanya saling beradu pandang. Tiada yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan terbuka saat homili berlangsung. Memecah keheningan, Romo Adi menjawab pertanyaannya sendiri.

“Brechman sore itu seperti hari-hari sebelumnya, berlatih sepak bola. Tentu sebelumnya dia berfikir untuk pergi ke tempat ibadah untuk mengaku dosa atau menemui orang-orang tercintanya atau memuaskan keinginan yang selama ini belum ia dapatkan, atau bahkan menyumbangkan segala yang ia miliki untuk yang papa. Namun, pilihan-pilihan itu tidak diambil Brechman. Ia tetap menjalani kehidupan sesuai ‘lakon’ hidupnya, sebagai pesepakbola,” pungkas Pastor yang hampir seluruh masa kerjanya menjadi pendamping mahasiswa dan orang muda itu.

***

John Brechman siapa pun dia, entah itu tokoh yang benar-benar ada atau cerita rekaan Romo Adi tentu bukan hal yang ingin dipersoalkan. Namun, inti yang ingin disampaikan dari cerita itu tak lain adalah semangat kejujuran untuk menjadi diri sendiri dan tanpa kepura-puraan, meski maut segera menjemputnya. Cerita tersebut bisa jadi adalah kritik sosial Adi Wardaya terhadap praktik kepura-puraan dalam hidup beragama. Praktik yang lebih menunjukkan sisi simbolik daripada yang esensi pencarian dan perwujudan iman. Cerita Brechman adalah cerita kematian yang pernah keluar dari mulutnya.

Semasa aktif menjadi pendamping orang muda, Romo Adi terus menggelorakan semangat perlawanan kepada tirani kekuasaan yang korup. Dengan radikal, ia pernah berbagi semangat dalam satu makalah yang judulnmya terinspirasi sajak Widji Tukul, “Suatu Ketika Tembok-tembok Itu Harus Diruntuhkan”.

Meski tajam, keras dan langsung menusuk ke jantung persoalan, Romo Adi adalah sosok humanis dan pencinta damai sesungguhnya. Di sana, ia memompakan semangat aktif tanpa kekerasan. Ia juga menulis sebuah syair lagu apik, “Merombak Tanpa Merusak”.

“Tak Menanti Sempurna” adalah semangat lain yang ia ingin ada dalam batin setiap orang muda untuk mengambil bagian dalam hidup bermasyarakat. Sekecil apa pun itu. Semangat tak menanti sempurna adalah spirit Nabi Yeremia ketika ia mendapati panggilan Allah. “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau…” (Yeremia 1: 7-8).

Dalam hidup keseharian, perasaan rendah diri, tidak siap, malu-malu, tak jarang muncul dalam hati orang muda. Karena usia mudanya, sering orang muda menolak tawaran untuk berkarya, menolak diberi tanggungjawab, dan ragu-ragu mengambil keputusan. Orang muda kadang minder dan menunda tugas karena merasa belum banyak pengalaman, tidak layak, tidak mampu, dan belum sempurna. Tapi semangat tak menanti sempurna inilah yang mendobrak kecenderungan itu, menciptakan optimisme untuk mulai bergerak (bdk. Tak Menanti Sempurna: XV).

***

Pribadi Joseph Adi Wardaya terbilang langka sebab ia memiliki dua sifat mulia sekaligus; berani dan bijak atau yang tercermin dalam pribadi ksatria sekaligus brahmana. Jika Shindunata dalam “Anak Bajang Menggiring Angin” dengan sangat jenius mengilustrasikan kedua sifat tersebut dalam personifikasi sosok Kumbakarna yang lebih bersifat brahmana yang bijak sementara adiknya Wibisana yang bersifat ksatria yang berani dan tidak bisa sedikt pun memberi maaf melihat zalim kelakuan kakak sulungnya Rahwana. Wibisana dengan gagah berani menantang Rahwana meski nyawanya menjadi taruhannya (bdk. Anak Bajang Menggiring Angin: 188). Sementara, Kumbakarna tetap memilih membela negaranya yang –dengan sadar mengakui angkara murka di negaranya– dengan keyakinan benih-benih kebaikkan akan tumbuh di negeri Alengka. Lebih-kurang, Romo Adi adalah perpaduan keduanya.

Kepribadiannya yang unik tersebut diteruskan melalui pemikirannya yang menentang dikotomi-dikotomi sosial. Menurutnya cara pandang dikotomi tersebut menjadi masalah utama keberimanan seseorang. Di satu sisi mengaku beriman, namun di sisi lain tetap melakukan kejahatan dengan segala bentuk dan derajatnya. Ia kerap mengilustrasikan dengan contoh ini, “Kalau Sabtu atau Minggu ke gereja, sementara Senin sampai Jumat korupsi jalan terus!”

Sikap perlawanan terhadap dikotomi tersebut ia tuangkan juga dalam visi menggerejanya untuk membangun orang muda. Baginya, pendidikan iman bagi orang muda tidak bisa dilepaskan dari soal-soal kemanusiaan universal. Menggereja sekaligus memasyarat.

Orang muda Katolik, baginya adalah bagian dari gereja yang tak tarpisahkan dari masyarakatnya. Maka menurutnya, orang muda Katolik dituntut untuk aktif dalam bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya, menggumuli persoalan sehari-hari, untuk terus mengusahakan terwujudnya kerajaan Allah di dunia hadir dan bisa dicecap bersama-sama anggota masyarakat lain.

Sewaktu menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta (1998-2004), pemikirannya terfragmen dalam program-program yang dijalankan bersama para volunteer-nya. Rekoleksi Gereja Memasyarakat, Pekan Studi Islam, Studi HAM dan Gender, adalah sedikit contoh nama programnya.

Metode pendampingan orang muda yang ia pakai adalah cara pembelajaran orang dewasa. Di mana, ia lebih memilih menjadi sebagai pendamping dari pada pembimbing orang muda.

Menurut penjelasannya, kata pendamping lebih menunjukkan sisi positif dalam melihat orang muda. Bahwa orang muda menyimpan potensi dan hanya perlu didampingi saja untuk berjalan bersama menuju visi pembaruan. Atau dalam istilah yang lebih popular, Romo Adi mengajak orang muda untuk “learning by doing.” Sementara pembimbing, maknanya lebih skeptis terhadap orang muda. Ada yang salah dalam diri orang muda sehingga mereka patut dibimbing.

“Bagaimana jika pembimbingnya adalah seorang koruptor?” tanya Adi Wardaya.

Dia juga memiliki harapan besar terhadap angkatan muda. Baginya, orang muda bukanlah generasi penerus masa depan, namun mereka adalah pemilik dan penentu hari depan. Argumentasinya, jika generasi muda disebut sebagai penerus, maka jika generasi sebelumnya adalah generasi yang korup dan perusak lingkungan apakah generasi muda akan meneruskan saja generasi sebelumnya?

***

Kamis malam di depan peti jenazah di dalam kapel Kolese Kanisius, Menteng, pastor itu terbaring dalam damai dikelilingi murid dan sahabat-sahabatnya. Romo Adi wafat tepat pada Hari Raya Maria Dikandung tanpa Noda, 8 Desember 2011 pukul 17.36 WIB. Adi Wardaya, meninggal dunia tepat setelah 33 tahun ditahbiskan. Si Mbah yang lahir di Jombor, Klaten, 31 Maret 1949 itu barangkali adalah John Brechman itu sendiri yang sederhana, bersahaja dan jauh dari kesan ingin populer. Namun demikian, Romo Adi adalah “Sang Pemula” yang memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada orang muda untuk terlibat aktif dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan di Indonesia. Romo, Selamat berpulang ke pangkuan Bapa! [ ]

Catatan: Pepatah Latin mengatakan, ‘de mortuis nihil nisi bene,’yang lebih kurang berarti 'tentang orang yang sudah meninggal, tak ada dikatakan kecuali yang baik’.

[Tulisan ini telah dimuat di Majalah HIDUP edisi 52 tanggal 25 Desember 2011. Namun menurut konfirmasi karena keterbatasan ruang maka pihak HIDUP memotong tulisan ini. Versi asli saya terbitkan di sini]

Mengutuk Polisi dalam Kasus Cikeusik

2011-12-05T01:54:00.000+07:00

Tragedi kemanusiaan terjadi di Cikeusik Banten pada Minggu pagi, 6 Februari 2011 ketika ratusan massa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang pada akhirnya menewaskan 3 orang. Padahal, polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut. Polisi beralasan bahwa pihaknya kekuarangan aparat yang bertugas di lokasi. Tentu hal ini menjadi alasan bodoh karena sebenarnya mereka sudah mengetahui akan adanya rencana penyerangan.

Cara penanganan polisi yang tidak berani menangkap para penyerang dan justru “membiarkan” kejadian ini terjadi sampai merenggut nyawa 3 jemaah Ahmadiyah adalah hal yang patut dikutuk. Aparat kepolisian kalah terhadap para penyerang!

Segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang berat. Bagaimanapun, terutama hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya. Hak dan kebebasan tersebut mendapat jaminan pemenuhannya pada konstitusi (amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2) dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) yang sudah diratifikasi, termasuk juga pasal 20, 26, dan 27, serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Melihat alasan-alasan tersebut tentu polisi (khususnya Polda Banten) dalam hal ini sebagai aparat negara telah gagal menjalankan fungsinya menjamin rasa aman tanpa diskriminasi bagi warna negara Indonesia. Jika ini tak segera dibenahi, apakah hukum rimba sebenarnya de facto telah menggantikan Indonesia sebagai negara hukum? Perlu ditegaskan di sini, polisi pun digaji dari APBN yang salah satu elemennya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia, termasuk jemaat Ahmadiyah!

Timor Leste dan Dosa-dosa Internasional

2011-11-28T20:45:00.000+07:00

Timor Leste adalah salah satu negara yang bisa mengirup udara merdeka pada abad ke-21 setelah melewati sejarah panjang konflik. Sejarah Timor Leste adalah sejarah invasi.[1] Invasi yang dilakukan oleh Portugal dan Indonesia, tidak lepas dari dukungan negara-negara besar di dunia. Dosa-dosa internasional inilah yang sedikit akan dibahas dalam tulisan singkat ini.

Pada tahun 1974, krisis politik di Portugal mengakibatkan Timor Portugal (Timor Leste) tidak memiliki status yang jelas. Portugal[2] tidak bisa secara efektif lagi memerintah Timor Portugis. Terjadi semacam kekosongan kekuasaan yang menyebabkan pertikaian antara asosiasi politik lokal UDT[3] dan ASDT (kemudian berubah namanya menjadi Fretelin).

Pada 28 November 1975 Fretelin mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian anggota UDT, Apodeti, Trabnalista dan Kota menandatangangai Deklarasi Balibo di Bali, yang intinya mendukung integrasi ke wilayah RI. Hal ini dianggap sebuah pemberontakan oleh Fretelin dan mereka melakukan operasi militer yang menyebabkan perang sesama warga Timor.

Kejadian ini memicu masuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada Agustus 1975 masuk ke Timor Leste dan pada bulan Desember 1975 adalah tragedi berdarah paling mengerikan di sana. Diperkirakan sekitar 60 ribu penduduk Timor Leste tewas akibat invasi militer Indonesia. pada 27 Juli 1976, Timor Leste resmi menjadi Provinsi ke-27 RI dengan nama Timor-Timur.

Jakarta kepada dunia internasional menggunakan dalih perang melawan komunis sebagai justifikasi apa yang telah dilakukan oleh ABRI saat itu. Yang menjadi persoalan di sini adalah, mengapa selama masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, pemerintah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan khususnya Australia cenderung membiarkan hal ini terjadi. Padahal, mereka kerap mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa alasan sejatinya mengapa mereka ‘pura-pura’ tidak tahu adanya pelanggaran HAM di sana? Padahal, banyak sumber menyebutkan, mereka justru terlibat secara tidak langsung dengan mendukung kebijakan Soeharto.

Berbagai dukungan atas sikap politik Soeharto pun dating. Saran Duta Besar Inggris Sir Archibald Ford ke London anatar lain:

“Bahkan tanpa intervensi Soviet atau China, wilayah tersebut dapat menjadi “anak bermasalah” [di kawaan ini]… Bagi Inggris, lebih baik jika Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut… dan jika ada krisis perdebatan di PBB, kita semua harus diam dan tidak mengambil posisi yang menentang Indonesia[4]”.

Sikap di ASEAN bermacam-macam, mulai dari Singapura yang sangsi terhadap niat Jakarta sampai Malaysia yang menjadi pendukung utama Jakarta. Persekutuan dalam Perang Dingin bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa berbagai Negara di kawasan tersebut mendukung Indonesia. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, dan menjadi semakin bergantung pada minyak dan gas alam Indonesia untuk mendorong ekomomi Jepang yang tengah berkembang pesat.

Kebijakan Australia mengenai Timor Portugis didasarkan pada keinginannya untuk membentuk kembali kebijakan luar negerinya secara keseluruhan dengan member warna regional dan khususnya memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. PM Australia, Gough Whitlam, berpandangan sama dengan Indonesia, bahwa Timor –Leste yang merdeka bukanlah opsi yang baik dan diberi tahu bahwa aneksasi Timor Portugis sudah menjadi kebijakan Indonesia yang ‘tetap’. Apapun niat dia sebenarnya, dalam kedua pertemuan dengan Presiden Soeharto pada 1974-1975, Whitlam memberi Presiden Soeharto kesan yang kuat bahwa ia melihat perlunya pengambilalihan oleh Indonesia, bahkan meski mengakui pengtingnya menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri[5].

Setelah invasi Timor-Leste, pejabat-pejabat Indonesia menghidupkan kembali argumen historis (dan etnis) bagi integrasi. Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 1975, enam hari sesudah invasi Dili dan sepuluh hari setelah ia menyangkal mengenai ambisi territorial Indonesia di Timor Portugis, Duta Besar Indonesia untuk PBB Anwar Sani menyatakan[6]:

Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Indonesia sangat peduli akan apa yang terjadi di Timor Portugis. Timor Portugis adalah bagian dari Pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Timor Portugis… berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis, tidak hanya karena kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh wilayah Asia Tenggara[7]

Tidak Sekadar Tanggungjawab Indonesia

Menurut laporan CAVR[8] yang berjudul Chega![9] didapati bahwa persoalan pelanggaran HAM di Timor Leste tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, dalam laporan tersebut juga berkesimpulan bahwa pemerintah Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga bertanggungjawab terhadap berbagai kasus yang menyebabkan jatuhnya ratusan ribu korban sipil di Timor Leste selama kurun waktu tahun 1974-1999[10].

Kesimpulan CAVR adalah Pemerintah Indonesia bertanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan melakukan pendudukan militer yang dicirikan oleh represi kekerasan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat[11]. Selain itu, CAVR juga menyimpulkan tanggung jawab Pemerintah Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan anggota pasukan keamanan Indonesia dan petugas pemerintah[12].

Portugal juga melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Dalam pandangan CAVR, Portugal mengambil langkah yang tidak memadai untuk mencegah invasi Indonesia yang jelas bisa diperkirakan. Meskipun akhirnya Portugal akhirnya meminta bantuan masyarakat internasional, Portugal seharusnya melakukan ini lebih awal. Dengan alasan ini, CAVR berkesimpulan bahwa Portugal tidak memenuhi kewajibannya sebagai penguasa, termasuk kewajiban untuk melindung rakyat Timor Leste dari bahaya[13].

Australia punya andil besar dalam pengabaian hak rakyat dalam penentuan nasib sendiri sebelum dan sesudah pendudukan Indonesia. CAVR berkesimpulan kebijakan Australia tentang Indonsia dan Timor-Leste selama periode ini dipengaruhi tidak hanya oleh kepentingan menjaga hubunganbaik dengan Indonesia, tetapi juga oleh penilaian bahwa Australia akan bisa mengambil keuntungan dalam perlindungan mengenai batas maritim di Timor apabila melakukan perundingan dengan Indonesia dan bukannya Portugal atau sebuah Negara Timor-Leste yang merdeka.

CAVR juga berkesimpulan dari penelitiaannya bahwa cara Australia mempresentasikan pendiriannya memperkuat keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengambil wilayah Timor-Leste[14]. Kesimpulan lain adalah selama pendudukan Indonesia berbagai pemerintahan di Australia tidak hanya mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tetapi secara aktif terlibat dalam pelanggaran hak rakyat Timor. Setelah mendukung resolusi pertama pada 1975 pemerintah Australia menentang atau bahkan abstain dari resolusi-resolusi Majelis Umum PBB setelahnya yang mengakui hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.[15]

Selain tidak mendukung atas hak menentukan nasib sendiri Amerika Serikat juga member dukungan politik dan militernya dalam invasi dan pendudukan Indonesia.[16] Meski dalam tragedi Santa Cruz Amerika telah membatalkan kerjasama militer dengan Indonesia oleh CAVR dinilai sebagai tindakan reaktif. Sementara pelanggaran besar-besaran pada September 1999 ketika Presiden Clinton menggunakan pengaruh besar AS untuk menekan pemerintah Indonesia untuk menerima kehadiran pasukan internasional di wilayah Timor-Leste, CAVR berkesimpulan pengaruh besar AS mengapa tidak dimanfaatkan lebih awal jika saja AS mau[17].

Terhadap PBB, CAVR menyimpulan PBB mengambil tindakan yang tidak memadai untuk melindungi hak rakyat Timor Leste atas penentuan nasib sendiri selama periode invasi dan pendudukan. Sidang Umum mengeluarkan resolusi mengenai situasi di Timor-Leste setiap tahun sejak 1975-1982. Selama periode tersebut teks resolusi semakin melemah dan sejumlah Negara yang memilih mendukung resolusi semakin berkurang. Tahun 1981 hanya sekitar sepertiga Negara anggota PBB menyetujui resolusi yang mendukung tahun itu.

Dewan Keamanan sebagai lembaga PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 [1] Piagam PBB), berada pada posisi paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan Timor-Leste. Meskipun Dewan Kemanan mengutuk invasi Indonesia tahun 1975 dan sekali lagi pada 1976, menurut CAVR Dewan Kemanan tidak melakukan tindakan penegakan hukum sesuai pasal VII. Maka, CAVR berkesimpulan Dewan Keamanan tidak memenuhi kewajiban sesuai prinsip dan tujuan PBB serta kewajiban khusus yang tertuang dalam Piagam lembaga ini.

CAVR juga berkesimpulan, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta Jepang –anggota tidak tetap- mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategis –selama periode pendudukan Indonesia- di atas tujuan dan prinsip PBB, yang harus mereka junjung sebagai anggota Dewan Keamanan. Seperti Amerika Serikat yang menyetujui penjualan senjata yang digunakan untuk melawan perlawanan penduduk sipil Timor-Leste[18].

Joseph Navins juga menemukan keterlibatan aktor-aktor internasional pada persoalan ini. Sikap diam mereka terhadap pelanggaran HAM di Timor Leste menyisakan sebuah persoalan yang terus dicari sebabnya. Pada masa pendudukan Jakarta, Navins melihat Canberra justru memanfaatkan situasi dengan mengeksploitasi perang penaklukan Jakarta dengan efektif mencuri sumberdaya Timor-Timur, pasca pendudukan ia kembali melanjutkan pencurian tersebut dengan metode diplomasi bilateral[19]. Sumber daya itu tak lain adalah cadangan minyak dan gas yang terkandung dalam perut laut Timor yang bernilai miliaran dolar. Satu wilayah yang secara hukum internasional merupakan wilayah Timor Leste.

Meski demikian, masyarakat internasional pula yang pada akhirnya berperan serta penuh dalam campur tangan referendum dan kemerdekaan Timor Leste.

[1] Portugal memasuki Timor tahun 1500an untuk mencari kayu cendana. Gereja Katolik mendirikan sebuah gereja di Lifau, Oecusse tahun 1590. Perang Belanda-Portugis menentukan siapa yang akan menguasai koloni tersebut. Pada 1709 administrasi Portugis pindah ke Dili. Pada 1850an Portugis memperluas wilayahnya ke sueluruh Timor Leste dan memaksa penduduk un tuk menanam kopi. Pernah terjadi pemberontakan akibat kerja paksa ini dan mengakibatkan sekitar 25.000 masyarakat lokal tewas. Politik adu domba yang dijalankan Portugis, berhasil memecah belah persatuan raja-raja lokal. Jepang sempat menduduki Timor, namun setelah Perang II selesai, Portugal kembali lagi ke sana melanjutkan kekuasaannya di bawah Presiden Salazar. Pada 25 April 1974 terjadi kudeta di Portugal yang pada akhirnya tidak bisa lagi efektif menjalankan pemerintahannya di sana. Terjadilah semacam kekosongan pemerintahan. Sumber: film Dalan ba Dame, dirilis oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor –Leste (CAVR)

[2] Kepercayaan terhadap Presiden Salazar menurun dan terjadilah kup militer dipimpin oleh Jenderal Antònio Spínola-kemudia menjadi Presiden.

[3] UDT (União Democrática Timorense, Uni Demokratik Timor) didirikan 20 Mei 1974. Sembilan hari setelah berdirinya UDT, pada 20 Mei, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (Asociação Social Democrata de Timor, ASDT) yang kemudian mengganti nama menjadi Fretelin didirikan pada September 1974

[4] J.R Walsh dan G.J Munster, Documents on Australian Defense and Foreign Policy 1968-1978, Hongkong, 1980. 192-193

[5] CAVR, Chega!, 175-176

[6] Ibid, 178.

[7] Dikutip dari pernyataan Duta Besar Sani kepada majelis Umum PBB 13 Desember 1975, dicetak ulang dalam Muchmuddin Noor, Lahirnya Propinsi Timor-Timur, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977. hal 271

[8] Comissiao de Acholhimento, Verdade e Reconciliacao atau Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor –Leste (CAVR). Komisi ini adalah komisi kebenaran pertama di Wilauyah Asia Pasifik. CAVR berjalan selama empat tahun, 2002-2005, dan merupakan satu otoritas resmi independen Timor-Leste. Komisi ini diberi mandate untuk menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di semua sisi, 1974-199, untuk membantu rekonsiliasi komunitas pada tindak kejahatan yang kurang berat, dan melaporkan mengenai temuan dan rekomendasinya.

[9] Chega adalah kata dalam bahasa Portugis yang artinya “tak akan lagi, hentikan, cukup”.

[10] Laporan CAVR itu telah menetapkan secara ilmiah bahwa setidaknya 102.800 orang (penduduk sipil) mati dalam kurun waktu 1974-1999 karena sebab-sebab terkait konflik. Dari seluruh jumlah ini sekitar 18.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang, dan setidaknya 84.200 orang mati karena kelaparan dan penyakit, Buku Panduan, hal 12

[11] Chega!, Vol. IV, Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban, hal. 2622

[12] CAVR menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas tindakan ABRI (baik TNI dan polisi pada 1999) serta tindakan unsur sipil pemerintah Indonesia (sesuai Pasal 4, ILC tentang Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Serta terhadap pribadi-pribadi di mana Negara punya control atas orang tersebut, atau di mana orang tersebut bertindak atas perintah atau arahan Negara (Pasal 8, ILC tentang Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional)

[13] Ibid. hal. 2626

[14] Ibid. hal. 2627

[15] Ibid. hal. 2628

[16] Atas dasar hubungan baik dengan Indonesia dan memandang Indonesia rezim antikomunis yang dinilai sebagai benteng penting menghadapi penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Ibid, hal 2629

[17] Ibid, 2630

[18] Ibid, 2631

[19] Joseph Navins, Pembantaian Timor-Timur, Horor Masyarakat Internasional, Galangpress, 2008, hal.

Di Balik Operasi Djakarta

2011-11-23T08:34:00.002+07:00

Sejak berdirinya negara, Amerika Serikat (AS) telah memiliki filosofi untuk mendedikasikan dirinya mendukung demokarasi liberal dan penegakan hukum. Komitmen ini dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting termasuk Declaration of Independence, Konstitusi, dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Mulai dari George Washington sampai Barack Obama terus mengkliam dirinya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama menjalankan pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam sejarah kebijakan luar negerinya, AS merupakan negara yang aktif melakukan ekspansi memperluas teritorialnya, ekonomi dan persebaran kultur negaranya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara keinginannya mempromosikan demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dengan kepentingan nasionalnya dalam hal keamanan maupun dalam memajukan ekonomi negaranya.

Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung kudeta militer pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang didukung oleh operasi CIA dengan nama sandi "Operasi Djakarta." Pinochet kemudian, menjalankan pemerintahan secara otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi.

Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela ‘mengorbankan’ politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin?

Tentu saja, perilaku politik Amerika seperti ini banyak menuai kecaman dari negara-negara lain karena Amerika sering membanggakan dirinya sebagai kampiun dan garda demokrasi, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak deklarasi kemerdekaannya 4 Juli 1776 hingga kini.

Di titik inilah politik luar negeri AS kerap bertolak belakang terhadap nilai-nilai ideal yang diyakini AS, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan pemajuan HAM. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Di mana posisi nilai-nilai tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS?

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganilisis data terutama dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS, buku-buku, jurnal dan sejumlah artikel di website, penelitian ini ingin menjawab berbagai pertanyaan di atas.
Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai “capital securitizing”. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.

-------

Berikut dua endorsement dari Baskara T. Wardaya dan Robert Bala setelah membaca tesis saya, berikut petikannya:

"Secara geografis boleh saja dikatakan bahwa negara Chile itu sangat jauh dari Indonesia. Namun demikian kasus-kasus yang dialami Chile dalam hal pengaruh Perang Dingin, cengkeraman modal asing serta ambiguitas pelaksanaan demokrasi sangat mirip dengan Indonesia. Dengan jeli buku ini menggambarkan semuanya itu dan kita bisa belajar banyak darinya."

Baskara T. Wardaya, penulis buku Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963.

Studi kasus Cile yang dibuat Daniel Awigra, menunjukkan bahwa idealisme demokrasi begitu kontradiktif di lapangan. Jaminan modal ternyata lebih kuat ketimbang idealisme demokrasi. Kasus yang sama akan terus melukai sejarah karena kata dan laku, idealisme dan praksis tidak hadir secara sinkron.

Robert Bala, Pemerhati Amerika Latin

Demokrasi Tanpa Kontrol Publik Menjadi “Bencana” HAM

2011-10-26T10:54:00.000+07:00

Tarik-menarik antarkepentingan politik, eknomi dan budaya dalam alam demokrasi sejak Reformasi 1998 telah menghidupkan dinamika sosial yang terus menuntut tantangan baru, salah satunya adalah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Makalah singkat ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut; mengapa demokrasi di Indonesia belum mampu memberi jaminan bagi pemajuan HAM di tanah air? Apa persoalannya? Dan bagaimana tantangan bagi aktivis di Indonesia untuk memajukan HAM dan demokrasi dalam konteks dunia yang terus berkembang?

Persoalan HAM Aktual

Kasus peringatan tujuh tahun dibunuhnya Munir[1] dan vonis ringan para pembunuh tiga jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, setidaknya bisa menjadi cermin yang mampu memantulkan wajah penegakkan hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dua kasus tersebut menggambarkan bagaimana sikap pemerintah Indonesia yang tidak menganggap serius persoalan penegakkan HAM dan justru menjadi pelanggar HAM dengan melakukan pembiaran.

Pada 7 September lalu, sejumlah aktivis HAM memperingati tujuh tahun dibunuhnya Munir dengan menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusut tuntas persoalan ini. Kasus Munir yang sudah tujuh tahun dijanjikan untuk bisa diungkap secara tuntas, mendeg di tingkat eksekutif yang awalnya mengaku memiliki kehendak politik untuk menyelesaikan kasus ini, namun kini berlindung di balik alasan tidak mau mengintervensi kasus hukum.

Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha justru memandang, kasus Munir adalah kasus kriminal biasa. Sementara, Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan kasus Munir telah selesai.[2] Pihak istana ingin mengail di air keruh. Politik pencitraan dihembuskan “memanfaatkan” berbarengan dengan momentum 7 tahun dibunuhnya Munir. Pemerintah, membanggakan diri mengaku Pemerintah SBY berprestasi karena selama kepemimpinannya, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Pernyataan pihak istana ini sebenarnya mudah saja disangkal. Pelanggaran HAM yang terjadi dewasa ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi kemanusiaan terjadi di Cikeusik Banten pada Minggu pagi, 6 Februari 2011 ketika ratusan massa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang pada akhirnya menewaskan 3 orang. Padahal, polisi (sebagai aparat negara) telah mengetahui adanya rencana penyerangan tersebut dan tidak berbuat apa-apa!

Celakanya, Deden Sudjana warga Ahmadiyah yang juga korban malah divonis 6 bulan penjara. Sementara, 12 pelaku pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan hanya divonis ringan antara 3 sampai 6 bulan penjara. Vonis kasus Cikeusik bagi anggota Ahmadiyah dan warga dunia telah mencederai rasa keadilan.

Berbagai perlakuan diskriminatif negara terhadap jemaah Ahmadiyah terjadi di seluruh Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, pada 1 Desember 2010 warga Ahmadiyah diusir paksa dari tempat tinggalnya oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, sementara pemerintah daerah dan polisi setempat tidak menindak pelaku pengusiran. Padahal, mereka telah merusak 20 dan membakar 1 rumah dan memaksa jemaah Ahmadiyah tetap tinggal di tempat pengungsian Transito di Mataram. Pengusiran pertama dengan kekerasan terjadi pada 4 Februari 2006. Kini, 133 warga Ahmadiyah yang menempati Transito telah menjadi pengungsi di negeranya sendiri!

Politik Pembiaran

Fakta-fakta di atas menunjukkan, pemerintah secara faktual melindungi pelaku kekerasan dengan melakukan politik pembiaran. Inilah persoalan dan tantangan aktual yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini, di mana negara kalah terhadap pelaku kekerasan. Mirisnya, menurut Wikileaks, pelaku-pelaku kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) justru dibentuk dan didanai oleh petinggi polisi dan intelijen Indonesia.[3]

Majelis keagamaan dalam banyak kasus terlibat secara tidak langsung dalam kekerasan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa menyesatkan Ahmadiyah dan mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme turut menjadi pemantik bagi makin massif dan eksesifnya gairah intoleransi di negeri ini. Maka, tidak mengherankan jika laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilansir The Wahid Institute dan Setara Institute sejak 2007 sampai 2010 mengonfirmasi mengerasnya kecenderungan intoleransi, diskriminasi, serta kekerasan yang berbasis etnis dan, terutama, agama yang dari tahun ke tahun makin meminggirkan kelompok-kelompok minoritas yang memiliki keyakinan, kepercayaan, pendapat, ekspresi, dan orientasi seksual yang berbeda.

Lebih ironis lagi, pemerintah tidak jarang memenjarakan warganya yang dianggap meresahkan masyarakat karena dituduh “sesat“ dan menodai pokok-pokok ajaran agama mainstream. Ini bukan saja tidak adil tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab, di samping negara telah melakukan pembiaran (crime by ommission) terhadap pelbagai tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh warga atau kelompok agama tertentu, juga membuat pelanggaran langsung (crime by commission) karena membatasi, melarang, dan memenjarakan setiap warga atau kelompok yang dianggap sesat oleh kelompok agama mainstream. Begitupun negara secara nyata tidak sekadar memberikan dukungan dan pembenaran kepada otoritas non-pemerintah dalam menciptakan fatwa-fatwa yang intoleran dan diskriminatif, sebagaimana diproduksi MUI atas penyesatannya terhadap warga dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu, tetapi, dalam beberapa kasus, juga mengadopsinya untuk dijadikan sebagai kebijakan dan regulasi.

Fakta-fakta di atas sangatlah memprihatinkan. Sebab, dengan mengatasnamakan agama ataupun alasan memurnikan pokok-pokok ajaran agama, kelompok mainstream dan atau pemerintah bisa sangat semena-mena melakukan pelbagai cara untuk tidak saja memasung dan memberangus paham keagamaan dan kepercayaan yang oleh mereka dianggap menyimpang atau ”sesat,” tetapi juga mengebiri ekspresi-ekspresi kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut mereka. Maka, tidaklah mengherankan apabila kalangan agama mainstream semakin leluasa melakukan perusakan dan penyerangan rumah ibadah maupun simbol-simbol keagamaan dari kelompok minoritas. Mereka juga tidak segan menyerang dan mengusir Jemaah Ahmadiyah Indonesia ataupun kelompok-kelompok keagamaan lainnya yang dituduh “sesat”; melarang tari Jaipong karena dinilai bertentangan dengan norma atau nilai-nilai Islam; berencana membumihanguskan komunitas Suku Dayak Losarang, Indramayu; melarang dan menggagalkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan kalangan gay dan waria (di Tasikmalaya, Surabaya, Depok, dan yang paling mutakhir di Makassar, 1 Desember 2010). Dari kasus-kasus tersebut, tidak jarang pemerintah terlibat aktif merampas hak-hak warganya.

Yang pasti, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang berat. Bagaimanapun, terutama hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya. Hak dan kebebasan tersebut mendapat jaminan pemenuhannya pada konstitusi (amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2) dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) yang sudah diratifikasi, termasuk juga pasal 20, 26, dan 27, serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Peristiwa 7 September lalu dan banyak peristiwa pelanggaran HAM lain menjadi sangkalan langsung atas pernyataan pihak istana bahwa selama kepemimpinan SBY tidaklah terjadi pelanggaran HAM berat. Meski berbagai fakta tersebut bisa menjadi semacam awan kelabu bagi masa depan pengungkapan kasus pelanggaran HAM lain yang rentang waktunya jauh lebih lama dari pada kasus Munir, sebut saja kasus Trisakti, Tanjung Priok, Talangsari, Malari, G-30S, dan sebagainya, namun bukan berarti bahwa tidak ada harapan atau celah yang bisa digunakan untuk memajukan HAM di Indonesia.

Pemajuan Demokrasi

Demokrasi dan HAM kerap mengasumsikan dan menempatkan dua hal ini dalam satu persoalan yang sama. Dukungan terhadap penghormatan HAM, disatukan dalam satu paket dukungan pemajuan demokrasi.[4] Padahal secara prinsip, aturan mainnya dan prakteknnya berbeda.

Secara konseptual, pada dasarnya HAM adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dan HAM berbagai sebuah komitemen bersama untuk sebuah politik bermartabat yang ideal untuk semua. Selain itu, untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM diperlukan pemerintahan demokrasi. Demokrasi berkontribusi untuk merealisasikan HAM. Meski di mana demokrasi dan HAM tidak berkonflik secara langsung, mereka sering menuju ke arah yang berbeda.[5]

Bahkan dapat dikatakan bahwa munculnya paham negara demokrasi liberal adalah untuk menjaga adanya eksistensi penghormatan HAM. Sementara dalam tataran praksis hubungan yang serupa pun terbentuk dalam hubungan internasional. Promosi terhadap HAM dikemas dalam paket bantuan pembangunan (development aid) yang program, pemajuan demokrasi. Paket tersebut diberikan dengan indikator yang berbeda-beda, namun pada dasarnya, indikator tersebut menggunakan prinsip yang sama, yakni kasus pelanggaran HAM sebagai salah satu penentu tingkat demokrasi suatu negara. Dalam hal ini, hubungan yang terlihat antara HAM dan demokrasi adalah hubungan interdependent, di mana penghormatan HAM akan mungkin terjadi apabila negara yang bersangkutan menggunakan paham demokrasi. Begitu pula sebaliknya, negara yang demokratis akan jauh lebih memperhatikan masalah-masalah HAM dibanding negara yang tidak demokratis.

Mendukung proses demokrasi dalam hal ini dengan lebih banyak melibatkan publik mengontrol dan mempersoalkan kerja pemerintah, tentu akan mengurangi resiko terjadinya tindak pelanggaran HAM. Karena, demokrasi tanpa kontrol publik adalah “bencana” dalam bentuk lain.

Advokasi Internasional

Selain terus mengusahakan pemajuan demokrasi melalui pelibatan public dalam setiap pengambilan keputusan public dan pengawasan kerja pemerintah, advokasi pada level internasional sebaiknya terus digalakkan, mengingat Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional HAM, baik kovenan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tekanan dunia internasional, terutama dari negara-negara yang sudah memilki komitmen tinggi terhadap HAM terbukti efektif menjerat penjahat HAM. Tertangkapnya Presiden Chile, Augusto Pinochet di Inggris setelah menjalani perawatan medis pada 1998. Penangkapan ini, didorong oleh Pemerintah Spanyol yang menuduh Pinochet melakukan pembunuhan terhadap 7 warga Spanyol selama Pinochet berkuasa. Mekanisme International Criminal Court juga efektif menjerat Slobodan Milosevic.

Peluang lain dating dari dinamika reginalisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga kini menempatkan HAM sebagai salah satu isu yang akan didorong selain tiga pilarnya yang disepakati yaitu kerjasama ekonomi, budaya, dan keamanan. Indonesia yang kini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN, belum (baca: tidak) memilki prestasi pemajuan HAM di tanah air. Posisi yang strategis ini tidak dimanfaatkan karena ketiadaan kemauan politik untuk memajukan HAM.

Selain itu, hambatan pemajuan HAM di ASEAN datang dari ASEAN Charter sendiri yaitu prinsip non intervention. Padahal, pelanggaran HAM dan iklim antidemokrasi masih menjadi penyakit sebagian besar negara anggota ASEAN. Berbagai kasus kekerasan atasnama agama di Indonesia, tindakan represeif pemerintahan junta militer Burma, tidak adanya kebebasan pers dan demokrasi di Malaysia dan Vietnam adalah agenda strategis yang harus segera diselesaikan. Maka, kerjasama bilateral antarnegara anggota ASEAN yang memiliki komitmen terhadap pemajuan HAM sangat strategis dilaksanakan.

Dengan kata lain, advokasi pada level internasional bisa dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus; multilateral dan bilateral untuk saling melengkapi. Memahami mekanisme HAM regional dan internasional menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap aktivis dan penegak hukum di tanah air.

[1] Alm. Munir Said Thalib, meninggal di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan dari Jakara ke Belanda pada 7 September 2004. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda ditemukan bahwa Munir diracun dengan arsenik.

[2] http://nasional.kompas.com/read/2011/09/08/02465597/.Penegak.Hukum.Menolak.Presiden.Harus.Ambil.Alih

[3] http://nasional.kompas.com/read/2011/09/06/15024812/Sutanto.Enggak.Benar.yang.Gitugituan.Lah

[4] Hampir setiap tahunnya, pemerintah AS menyiapkan dana sebesar USD 700 juta yang sebagian besar disalurkan ke Centre or Democracy and Governance. Guilhot, Nicholas, The Democracy Makers; Human Rights and International Order, Columbia University Press, 2005, hal. 2-4

[5] Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2003, hal. 191

Rakyat Papua Menuntut Referendum

2011-08-04T10:31:00.000+07:00

Ribuan rakyat Papua membanjiri Abepura, Jayapura, berunjuk rasa damai menuntut referéndum kembali, Selasa (2/8). Aksi tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi 62 pengacara ternama di London, Inggris, yang pada hari yang sama yang membahas soal Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atas nasib rakyat Papua bergabung dengan NKRI. Masalah Perpera di Papua tahun 1969 akan ditinjau ulang dan akan digugat legitimasinya di Mahkamah internacional.

Bergabungnya Papua ke dalam Republik Indonesia menurut Prof. P.J Drooglever dalam bukunya, Daad van Vrije Keuze, de Papuans van Westelijk Nieuw Guinea, en de grenzen van het Zelfbeschichtings recht, adalah suatu kecelakaan sejarah atau rekayasa dari proses persiapan sampai pelaksanaan Act of free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Drooglever menyebut, Sekjen PBB waktu itu U.Thant dari Birma, dalam laporan akhirnya kepada Majelis Umum PBB, menyimpulkan, Pepera yang berlangsung 1969 itu, adalah Penentuan Pendapat Rakyat. Dijelaskan, sebetulnya dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962 diputuskan suatu proses plebisit, namun belakangan, diubah menjadi "the Act of Free Choice" yakni hak untuk menentukan nasib sendiri orang Papua.

Masalahnya, kalangan pejabat PBB yang ditugaskan mengawas Pepera, khususnya Ortiz Sans merasa sangat meragukan tentang seberapa jauh sebenarnya "the Act of Free Choice" itu benar-benar bisa dilakukan oleh penguasa Indonesia. Dengan kata lain, apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan asas-asas yang diakui dunia internasional. Ortiz dan juga U. Thant mengambil kesimpulan, terdapat keberatan yang serius dari masyarakat internasional.

Bagi Drooglever, Pepera adalah suatu peristiwa historis dalam konteks Perang Dingin, 1962-1969. Di mana, sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Amerika dan Indonesia, untuk mengamankan rencana Jakarta, memenangkan Act of Free Choice, demi kepentingan Indonesia.
Perlahan-lahan, persoalan keabsahan hasil Pepera digugat kembali dan debat akan klaim kebenaran sejarah mulai dipersoalkan secara gambalng setelah terkubur selama 42 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, rakyat Papua dengan terpaksa harus menelan pil pahit, karena janji untuk berdaulat sebagai negara merdeka, telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan.

Memang, Pemerintah Pusat telah memberlakuan status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Namun, pelaksanaan Otsus juga dinilai gagal oleh berbagi elemen masyarakat di Papua. Eksploitasi kekayaan alam Papua sama sekali tidak dibarengi dengan upaya pemerataan hasil-hasilnya oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, khususnya sejak masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Sehingga, rakyat Papua mengalami keterbelakangan dalam semua aspek kehidupan. Mirisnya adalah, pemerintah pusat membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus berlangsung, sampai sekarang!

Sudah banyak cerita ketika rakyat Papua yang mulai membangun kepercayaan diri dan mengkritisi serta mempertanyakan nasibnya kepada Pemerintah Pusat. Namun, tuntutan mereka dijawab dengan pendekatan represi militer. Satu label dilekatkan erat-erat kepada para penuntut keadilan itu dengan sebutan; kaum separatis. Pemerintah khususnya lewat institusi militernya justru memusuhi rakyatnya sendiri, dan bukan melindungi dan melayani rakyatnya. Berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi oleh oknum militer di Papua. Situasi ini tentu menambah berat posisi Indonesia jika benar kasus ini akan diajukan ke Mahkamah Internasional.

Foto: http://freewestpapua.files.wordpress.com/2010/07/west-papua-demo-jayapura.jpg

Ketika Radikalisme Masuk ke Ruang Redaksi

2011-07-27T20:37:00.000+07:00

“The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.” – Malcom X

Tema diskusi publik ini Radikalisme Media, Dilema Pemberitaan Radikalisme dan Terorisme cukup menarik sekaligus menantang. Menarik karena ingin mengaitkan persoalan radikalisme di media massa, dan menantang karena bisa jadi, pemaparan ini akan melawan arus dan bisa mengganggu “zona aman” pemahaman mainstream. Dalam paper singkat ini, penulis akan menawarkan sebuah gagasan bagaimana seharusnya posisi media dalam memberitakan isu keberagaman. Paper ini secara singkat akan membahas sekilas tentang bagimana kekuatan media massa, apa itu terorisme dan kaitannya radikalisme untuk kemudian menariknya pada persoalan bagaimana posisi media dalam memberitakan dua isu tersebut.

Power Media
Kekuatan media massa tergambar secara jelas seperti apa yang diutarakan Malcom X dalam kalimat pembuka paper ini. Power media massa pada dasarnya memiliki peran penting dalam menentukan pengetahuan masyarakat dan kemampuannya mempengaruhi persepsi publik dengan kekuatan untuk untuk mengubah yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Kekuatan media juga mampu menentukan prioritas isu mana yang lebih penting dan yang lain tidak. Contohnya seperti dalam judul artikel ini, Mengapa Udin Sedunia lebih terkenal dibandingkan Transito?[ii] Selain media memiliki kekuatan menentukan mana yang “lebih penting”, judul artikel tersebut juga kental unsur bisnisnya. Media memilih hal mana yang memiliki nilai jual dan hal yang lain tidak. Udin Sedunia mungkin jauh lebih terkenal dan memiliki nilai jual dibandingkan Transito, meski mereka sama-sama berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di Transito, terdapat 137 orang pengikut Ahamdiyah yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri sudah lebih dari lima tahun. Media, tidak banyak menaruh perhatian pada persoalan ini karena bukan keuntungan yang akan didapat namun sebaliknya berpotensi melukai perasaan umat. Padahal, tugas utama media seperti sering diutarakan oleh Maria Hartiningsih adalah to voice the unvoicess.

Power media yang begitu besar harus disadari, pertama-tama justru oleh para jurnalisnya. Meski demikian, jurnalis adalah bagian dari masyarakat itu sendiri yang kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakatnya. Ketika radikalisme sedang menguat di masyarakat, maka bukan tidak mungkin jurnalis juga terpengaruh radikalisme yang sedang berkembang di masyarakat tempat hidup jurnalis tersebut.

Radikalisme dalam segala derajatnya dari yang paling rendah derajatnya sampai yang tertinggi seperti dukungan terhadap aksi terorisme pernah diteliti dan hasilnya cukup mengejutkan di Indonesia. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Maret 2005, menyatakan bahwa 1 dari 10 muslim Indonesia mendukung aksi pengeboman yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawannya di Bali dulu. Bagi peneliti LSI, hasil itu mencerminkan dukungan kepada “radikalisme keagamaan ketika diterjemahkan ke dalam cara kekerasan demi agama. Hasil survei lain dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 1.600-an siswa dan guru agama Islam di SMP dan SMA muslim di Jabodetabek, yang dilakukan dari Oktober 2010 hingga Januari 2011. Hasilnya, 41,8 hingga 63,8 persen responden menyatakan mendukung intoleransi dan kekerasan terhadap warga non-muslim.

Jurnalis sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakatnya tentu memiliki tantangan tersendiri dalam melihat persoalan ini. Di satu sisi, ia adalah bagian dari masyarakat yang memiliki sebuah keyakinan keagamaan tertentu. Namun di sisi lain ia dituntut untuk menjadi seseorang yang memgang teguh prinsip-prinsip idependensi dalam melakukan berbagai peliputan peristiwa, termasuk peliputan keagamaan. Di sanalah jurnalis kerap mengalami dilema dalam memberitakan persoalan radikalisme agama maupun persoalan terorisme.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis ketika radikalisme telah masuk ke ruang redaksi? Jurnalis harus terus-menerus menyadari bahwa dirinya ketika sedang melaksanakan tugas jurnalismenya, selain mengemban misi menyampaikan informasi, jurnalis juga memiliki misi mengedukasi publik. Maka, reportase yang tidak dilandasi pengetahuan yang cukup justru dapat memperkeruh suasana.

Untuk mengatasi kondisi semacam ini, tidak bisa tidak seorang jurnalis mesti memiliki bekal keilmuan yang memadai. Seorang jurnalis tidak bisa sekadar memberi informasi yang tampak di permukaan. Ia harus melakukan pendalaman. Dalam hal ini, seorang jurnalis mesti memiliki pengetahuan mengenai latar belakang sebuah peristiwa dan dampaknya pada masa depan. Tanpa itu semua, maka seorang jurnalis hanya akan menjadi penyampai berita seputar kejadian di permukaan yang sangat mungkin akan membuat masyarakat penikmat berita bingung atau terjerumus ke dalam kesimpulan yang menyesatkan.

Pada peristiwa-peristiwa kekerasan dan konflik, tugas seorang jurnalis menjadi jauh lebih berat. Di samping dituntut memberi informasi yang mendalam, para jurnalis juga menanggung beban untuk terlibat dalam mengurangi kekerasan dan konflik, bukan malah aktif dalam menyulut kekerasan dan konflik tersebut.

Contohnya, saat pemakaman teroris Dr. Azhari. Sejumlah media menulis bahwa jenazah Dr. Azhari menyebarkan wangi. Wartawan lainnya melaporkan bahwa saat dimakamkan, ada merpati putih yang terbang di atasnya. Reportase ini, mirip dengan pandangan yang hidup di kalangan jihadis yang percaya bahwa jenazah mereka yang mati sahid akan menebar wangi dan merpati akan terbang di atas jasadnya.[iii]

Terorisme
Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter”.[iv] Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal ini dinamai “teror” atau “terorisme”. Kata “assassin” mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi.[v]

Kata “teror” masuk dalam kosakata politis baru pada Revolusi Prancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang Perang Dunia II, “terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rezim Stalin pada 1930-an yang juga disebut “pemerintahan teror”. Di era Perang Dingin, “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.[vi]

Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu. Di dalam negara totaliter atau otoriter, situasi ini relatif terkendali. Yang berlaku di sini adalah terorisme oleh negara. Pada insiden 11 September 2001, teror mencapai dimensi barunya, bukan “sekadar” ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan pada sebuah rezim, melainkan ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi “kevakuman ideologis” yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini ‘sukses’ memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan pada antinomi “kawan” dan “lawan” pada skala global. Dan Al Qaeda adalah organisasi yang langsung menjadi target utama.

Terorisme termasuk dalam kekerasan politis (political violence), seperfti kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, perang saudara, gerilya dan pembantaian, dan sebagainya. Namun terorisme tidak selalu politis. Misalkan penyanderaan oleh seorang psikopat. Meski yang terakhir tidak masuk dalam kajian ini.
Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut;[vii]

Merupakan intimidasi yang memaksa
Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu
Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakut-nakuti seribu orang”
Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas
Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal
Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Misalnya, “berjuang demi agama dan kemanusiaan”

Ikhsan Ali Fauzi, sallah seorang pengajar Universitas Paramadina dalam sebuah tulisan yang berjudul “Radikal Dulu Teroris Kemudian” memaparkan hubungan terorisme dan radikalisme. Secara sederhana ia mengungkapkan bagaimana seseorang menjadi teroris awalnya adalah menjadi radikal terlebih dahulu.

Posisi Media
Dalam meliput persoalan radikalisme dan terorisme, seorang jurnalis selain harus memiliki bekal pengetahuan atas latar belakang persoalan, jurnalis juga harus menjadi pribadi yang independen dalam arti tidak bisa meneruskan keyakinan kebenaran keagamaannya dalam reportasenya. Karena, kebenaran iman dan keyakinan keagamaan bersifat subjektif. Dalam arti benar bagi agama itu sendiri. Contoh, Isa atau Yesus bagi orang Islam adalah seorang Nabi, sementara bagi umat Kristiani menganggapnya sebagai Tuhan. Dan kebenaran keyakinan Islam tidak tersebut tidak bisa dipaksakan kepada Kristen, juga sebaliknya.
Seorang jurnalis, menurut Bill Kovach juga harus ketat menerapkan prinsip diskiplin verifikasi untuk memperoleh sebuah kebenaran. Mengingat, akar jurnalisme adalah fakta. Sementara, akar dari keyakinan keagamaan adalah tafsir dari teks-teks suci, yang faktanya sulit untuk dikonfirmasi.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) khusus dalam melihat persoalan ini, memiliki metodologi tersendiri untuk menilai dan memetakan di mana posisi media dalam melihat persoalan keberagaman. SEJUK mengklasifikasikannya menjadi dua kategori. Media yang pro dan anti-keberagaman.

Media yang anti-keberagaman adalah media yang secara langsung memenuhi sejumlah unsur yang memungkin ia disebut bias dan mendukung gagasan dan penyebaran gagasan intoleran dan kekerasan dengan beberapa indikator berikut:
a) Apakah media menjadi corong sosialisasi peraturan-peraturan diskriminatif?
b) Apakah media lebih banyak memberi porsi publikasi bagi opini diskriminatif?
c) Apakah media lebih mengedepankan sumber informasi dari pihak negara dan tidak memberi ruang yang cukup bagi korban?
d) Apakah media lebih mengedepankan sumber informasi dari pihak mainstream dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok marginal, minoritas?
Pada dasarnya, definisi mayoritas (mainstream) dan minoritas sebenarnya kabur. Tidak jarang para pelaku kekerasan dan tindakan diskriminatif adalah kelompok minoritas juga, mayoritas masyarakat menginginkan hidup yang damai.
Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Dengan begitu, media memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Tujuan fungsional inilah yang kemudian mengharuskan media tidak sekedar mengikuti pandangan umum, melainkan memberi alternatif pandangan agar masyarakat bisa menimbang-nimbang kebenaran. Alternatif itu muncul dari para korban dan mereka yang terpinggirkan.
e) Apakah media memanipulasi data dengan memasukkan opini dalam pemberitaan yang menyudutkan korban?
Salah satu prinsip utama dalam sebuah laporan jurnalisme adalah menyajikan kebenaran (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel). Segala hal yang berkaitan dengan manipulasi data dengan tujuan menyudutkan pihak korban pastilah merupakan jurnalisme bias.

Media pro-keberagaman atau media yang pluralis adalah media yang mencoba menjadikan dirinya sebagai sarana bagi korban dan kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi. Ketegori ini diukut dengan beberapa indikator:
a) Apakah media memberi tempat yang lebih banyak kepada pihak korban dalam pemberitaan?
Rakyat membutuhkan keberpihakan media kepada kelompok korban dan masyarakat kecil. Media adalah satu di antara sangat sedikit tempat bagi warga marginal untuk bersuara. American Society of Newspaper Editors merumuskan suatu kode etik yang berbunyi: “independence: freedom from all obligations except that of fidelity to the public interest is vital (independensi: bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik adalah sangat penting).
b) Apakah media secara sengaja memberi perlindungan (to protect) terhadap korban dan kelompok-kelompok minoritas dalam pemberitaan?
Sekarang ini tidak sedikit media yang semakin subjektif bahkan menghakimi. Kita membutuhkan media yang secara sadar memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi dan bukan malah mengompori pertikaian.
c) Apakah media berupaya untuk merayakan keberadaan (to promote) kelompok-kelompok kecil dan tertindas?
Salah satu kekurangan pada banyak media sekarang adalah lebih banyak memuat berita konflik daripada kondisi harmoni. Media pluralis juga adalah media yang mau menampilkan sisi-sisi paling harmonis yang menggugah kesadaran tentang pentingnya hidup damai dalam perbedaan.
(Paper ini disampaikan dalam diskusi publik Radikalisme Media; Dilema Pemberitaan Radikalisme dan Terorisme” di IAIN Serang, Banten, Rabu, 27 Juli 2011)

[i] Campaign Manager di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan baru saja menyelesaikan Studi Keamanan Internasional di Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia
[ii] http://sejuk.org/kolom/hak-asasi-manusia/72-why-udin-sedunia-is-more-famous-than-transito.html
[iii] Andy Budiman, Tersandra Tirani Mayoritas dalam buku Menentang Tirani Mayoritas, Sejuk, 2011, hal. 3
[iv] Andy Widjajanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003
[v] F. Budi Hardiman, Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003
[vi] Ibid., hal. 4
[vii] Ibid., hal. 5-6

U.S.’ Foreign Policy’s Support toward Anti-Democracy and Human Rights Violators Regime

2011-07-09T10:30:00.001+07:00

Promotion of human rights and democracy become the main theme in U.S. foreign policy until today. Promotion of human rights and democracy as U.S. political values acquire issue when it collides with economic and security interests. As the result, the issue of human rights and democracy are often ignored.

During the Cold War, this problem occurred when U.S. supported a number of right-wing dictators in some countries. In Chile, U.S. supported the regime of Augusto Pinochet (1973-1990) who run the government authoritatively which often committed violation against human right and democracy.

This issue certainly brings out some questions, including: What is the basis of U.S. support the regime of Pinochet? Why is U.S. willing to “sacrifice” its political ideal? And what is the true meaning of human rights and democracy for U.S. foreign policy during the Cold War?

By using a qualitative approach to analyze the data primarily from some documents that already released by U.S. State Department, books, journals, and some website articles, this study wants to answer those questions above. This thesis is a concept which the author called as “capital securitizing” The concept of “capital securitizing” is an operational definition which attempts to explain the workings of the process of making U.S. foreign policy which is inconsistent with the values of its political ideal.

------

Promosi hak asasi manusia dan demokrasi menjadi tema utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) sampai hari ini. Promosi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai nilai-nilai ideal politik AS menuai persoalan ketika harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan. Akibatnya, persoalan hak asasi manusia dan demokrasi kerap diabaikan.

Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang menjalankan pemerintahan dengan otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi.

Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela “mengorbankan” politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin?

Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai “capital securitizing”. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.

Why Udin Sedunia is more Famous than Transito?

2011-07-04T18:15:00.002+07:00

Ade Armando –one of the expert on media and diversity in Indonesia–– illustrated the power of media with this simple metaphor, “Why Udin Sedunia is more famous than Transito?”

The power of media could decide which one is “the truth” and media also has power to change the “right thing” to be the “wrong thing” and vice versa.

Indonesia now has a new television actor, he is Udin Sedunia. Udin is being famous when he released his own video song on youtube site, and this video watched by over 1 million people. Salaudin the singer of Udin Sedunia comes from Mataram, West Nusa Tenggara. There is nothing wrong with him.

However, do Indonesian people know Transito? Maybe they don’t. Udin Sedunia is more famous than Transito although Udin and Transito are from Mataram, West Nusa Tenggara. In Transito, there are 167 Ahamdiyah followers become refugees in their own country. Unluckily, media doesn't have any concerns on advocating this issue. Otherwise, media tends to be a funnel of conservatism in voicing that Ahmadiyah is heretic. In this case, media has judged Ahmadiyah followers.

The media, Ade suggested, should have a clear position on this situation. “Media has to advocate the victims. But in the reality, media only exploits these issues in terms of market purposes,” said Ade in the Public Discussion with theme “Conservatism in Media” held by SEJUK (Journalist Association for Diversity) in IAIN Mataram, Lombok, July 1, 2011.

Ade said that human rights problems are special cases because human rights have a close relationship through humanity. Human rights news is more important than any other issues. So, it needs affirmative action from the journalists to place it in the headline. As a journalist, Ade argued, "You have to realize that your position is quiet strategic, you could be a savior and peace maker. The main task of journalism is to voice the unvoiced."

Yongki the local human rights activist said that the press in Lombok is dominated by the local government. The government has around 30 percents share in some local media. As the result, the press has been lost their task to control the government. Otherwise, in the issue of Ahmadiyah, local media became the actor of violence while reporting Ahmadiyah is heretic. Media also did not criticize when the government neglected the Ahamdiyah followers became the target of violence. Government violated human rights because it didn't protect the basic rights of Ahamadiyah followers.

On facing this situation, Mohamad Natsir, lecturer from IAIN who was the other speaker, argued that as the journalist, he offered three ideas; (1) desecration, (2) contextualization, and (3) reinterpretation. Journalist has to criticize every single statement that comes from everyone, including from the religion leader.
Attended by more than 100 participants, this public discussion has proven that Mataram people are really concern on diversity issues, especially on Ahamdiyah case.

SEJUK continued the public discussion with a workshop to the press campus with a topic “A Guidance on Reporting Diversity Issues.” Attended by 25 participants (from 4 campuses in Mataram), this workshop has created all participants aware, and has changed their perspective, especially in seeing Ahmadiyah. Before they joined SEJUK, some of them saw Ahmadiyah was heretic.

As mentioned by Iko, one of the participants that he read a book about Ahmadiyah and he found by himself that the book was completely wrong after Iko directly met and interviewed the Ahmadiyah refugees in Transito. He said that he totally changed his point of view on Ahamdiyah now.

Neni felt this workshop could increase her sensitivity, especially on women and children as the most fragile victims in religious conflict. And she was really happy to join this workshop because now, she has a new perspective.

Irma, one of Ahamdiyah followers who joined this workshop, felt optimistic after having some friends in media who have committed to promote pluralism and have promised to give a special space (such as special reporting or special rubric) on their media. (awi)

Tak Ada Satu Tempat pun yang Aman dari Teror

2011-04-20T03:33:00.001+07:00

Sejarah Singkat Terorisme di Indonesia

Sejumlah aksi teror di Indonesia, sejauh dapat diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia memiliki target utama mendirikan Negara Islam Indonesia. Mereka menggunakan aksi teror untuk mempercepat pendirian Negara Islam.

Selagi target operasi mereka belum tercapai, dan mereka masih menghalalkan cara-cara kekerasan, selama itu pula bahaya terorisme akan selalu ada di negeri ini. Meski demikian, sangat disayangkan, polisi tidak pernah bisa mengungkap secara tuntas apa sejatinya target operasi terorisme di Indonesia selain mendirikan Negara Islam.

Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan terorisme di tanah air? Tentu saja hal ini tidak mudah. Selain ada persoalan perjuangan ideologis di antara para pelaku teror, persoalan lemahnya ekonomi Indonesia, tarik-menarik kepentingan sosial politik dan ekonomi global akan terus membuat pasang-surut persoalan terorisme.

Bom bunuh diri meledak di dalam masjid saat shalat Jumat baru saja dimuali di masjid Al-Dzikro, Kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Sampai tulisan ini dibuat, sejumlah pihak meyakini pelaku adalah bom bunuh diri pada Jumat (15/4) yang melukai 28 orang tersebut adalah Muchamad Syarif (32), warga Astanagarib, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Tentu, publik tanah air baru saja dikejutkan dengan kejadian pengiriman sejumlah bom buku dan polisi belum bisa mengungkap siapa pelaku lapangan dan aktor intelktual di baliknya. Belum juga publik mendapatkan hasil kinerja polisi terkait bom buku, hari-hari ini dunia dikejutkan dengan penangkapan Umar Patek oleh militer Pakistan.

Pasca tragedi 9/11, membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada satu tempat pun yang aman dari ancaman teror. Persoalan terorisme tidak pernah surut dalam diskursus keamanan sejak abad ke-21 ini. Persoalan ini, telah sangat baik diprediksi oleh Colin S. Gray dalam buku Another Bloody Century. Tragedi di Cirebon membuktikan, bahwa Masjid pun tak steril ancaman teror yang pelakunya adalah orang beragama Islam sendiri.
Tulisan ini ingin mengurai persoalan terorisme di tanah air yang keberadaannya tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi dalam konteks global dewasa ini.

Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk menunjukkan citra Islam sebagai agama pembawa damai atau rahmatan lil alamin. Persoalannya menjadi semakin pelik ketika wajah terorisme dikaitkan dengan dunia Islam, dan celakanya lagi, organisasi seperti Al-Qaeda yang jelas terbukti melakukan serangkaian aksi teror di sejumlah tempat di berbagai penjuru dunia juga mengatasnamakan aksi teror untuk kemuliaan Islam.

Sejak tragedi Bom Bali I, mata rantai persoalan terorisme di Indonesia seolah tiada pernah terputus. Meski operasi Densus 88 Antiteror telah berhasil memburu dan membunuh para gembong teroris kelas kakap yang beroperasi di Asia Tenggara seperti Dr. Azhari, Noordin M. Top, Imam Samudra, Amrozi, dan Dulmatin yang nyawanya meregang pada 9 Maret 2010 di bilangan Pamulang, tetap saja, nama-nama baru terus saja muncul. Peristiwa Cirebon membenarkan hal ini.

“Cerita” terorisme di Indonesia terus saja bersambung. Apa sejatinya target operasi mereka di tanah air? Siapa saja pelakunya? Bagaimana cara kerja mereka? Bagaimana ideologi itu bisa muncul di Indonesia dan berkembang subur di sini? Dan, bagaimana hubungan terorisme di Indonesia dengan jejaring terorisme internasional?

Apa itu terorisme?
Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter” (Widjajanto; 2003). Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal ini dinamai “teror” atau “terorisme”. Kata “assassin” mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi (Hardiman; 2003). Kata “teror” masuk dalam kosakata politis baru pada Revolusi Prancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang PD II, “terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rezim Stalin pada 1930-an yang juga disebut “pemerintahan teror”. Di era perang dingin, “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir .
Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu. Di dalam negara totaliter atau otoriter, situasi ini relatif terkendali. Yang berlaku di sini adalah terorisme oleh negara.

Pada insiden 11 September 2001, teror mencapai dimensi barunya, bukan “sekadar” ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan pada sebuah rezim, melainkan ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi “kevakuman ideologis” yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini ‘sukses’ memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan pada antinomi “kawan” dan “lawan” pada skala global. Dan Al Qaeda adalah organisasi yang langsung menjadi target utama.

Terorisme termasuk dalam kekerasan politis (political violence), seperfti kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, perang saudara, gerilya dan pembantaian, dan sebagainya. Namun terorisme tidak selalu politis. Misalkan penyanderaan oleh seorang psikopat. Meski yang terakhir tidak masuk dalam kajian ini.

Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut ; pertama, merupakan intimidasi yang memaksa; kedua, memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; ketiga, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakut-nakuti seribu orang”; keempat, target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas, kelima, pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal, dan terakhir para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Misalnya, “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Al Qaeda dan JI
Dalam buku Inside Al Qaeda, global network of terror karya Rohan Gunaratna (Gunaratna; 2003), khususnya pada bagian empat, Asia: Al Qaeda’s New Theater, Gunaratna menjelaskan secara khusus bangunan terorisme di Indonesia. Dalam bagian ini, dia menelusuri jejak awal tumbuh dan berkembangnya terorisme di Indonesia. Sebagai negara terbesar keempat dan Negara muslim terbesar secara jumlah di dunia, Indonesia adalah rumah bagi sebagian besar Islam moderat, namun beberapa kelompok radikal juga tumbuh di sini. Dalam wawancaranya dengan sejumlah intelijen Indonesia, Gunaratna memaparkan, meskipun Abu Bakar Ba’asyir adalah pimpinan Jamaah Islamiyah, namun yang memperkenalkan pertama kali Al Qaeda di Indonesia adalah sosok Abdullah Sungkar.

Gunaratna memulai ulasannya dengan menelanjangi sosok Abu Bakar Ba’asyir. Desember 1971, Ba’asyir bekerja sebagai dai atau guru agama, dan pesantrennya ditutup pemerintah Soeharto pada 1975. Pada 19 November 1978, dia dipenjara 3,5 tahun karena alasan ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang merusak eksistensi dasar negara Pancasila. Tahun 1985, dia keluar ke Malaysia. Ba’asyir bertemu pertama kali Osama bin Laden di Afganistan. Dia adalah pendiri JI di Malaysia dan beberapa tempat di Asia Tenggara.

Setelah Soeharto lengser, Ba’asyir dan Sungkar kembali ke Indonesia dan mengambil alih kendali Pesantren Al Mukmin dan mendirikan Majelis Mujahiddin Indonesia serta laskar Mujahid. Agitasi implementasi hukum Islam terus dikumandangakan Ba’asyir. Intelijen Indonesia melaporkan, “Sekitar 100 anggota atau Laskar Mujahidin yang menyebabkan konflik antara anggota kelompok keagamaan dii Maluku. Sejumlah Laskar Jundullah di bawah koordinasi Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan terlibat konflik serupa di Poso” . Dalam Tablik Akbar Muktamar II Front Pemuda Muslim Surakarta pada 16 September 2001, Abu Bakar Ba’asyir dilaporkan karena menyatakan, “Megawati, Hamzah Haz, dan militer seharusnya berterima kasih kepada Osama bin Laden sebab Allah sudah mengirim junjungan kami sejak dia berjuang berdasar hukum Islam bukan politik”. Ketika MMI dan Pesantren Ngruki (sekolah aktivis Muslim di Jawa Tengah) dioperasikan secara terang-terangan, JI dikelola Ba’asyir dengan cara ditutup-tutupi.

Indikasi pertama Al Qaeda menginfiltrasi Indonesia dikenali intelijen Indonesia sejak 1998, beberapa saat sebelum Sungkar dan Ba’asyir meninggalkan Malaysia dan kembali ke Indonesia. Sebuah surat dikirim dari Osama, “kewajiban utama sebagai seorang Muslim hari ini adalah bekerjasama dalam rangka membebaskan tanah Arab dari cengkeraman musuh-musuh Allah, khususnya ditujukan kepada Amerika, Kristen, dan Yahudi”. Surat ini mencerminkan bagaimana hubungan dua orang ini dengan pemimpin Al Qaeda. Contoh operasi yang dibuat Al Qaeda di Indonesia, yaitu peledakan bom di 30 gereja di beberapa daerah di Indonesia pada malam natal 2000 yang memakan 18 korban nyawa dan 82 luka-luka.Karena operasi ini sangat terencana, hal ini dikategorikan sebagai operasi militer. Menurut pemerintah AS pada laporannya Maret 2002, kelompok ini berkembang di Indonesia sejak 2001. Sejak Februari 2002, JI sudah memiliki sel di Surakarta, Jawa Tengah.

Intelijen Pilipina dan Spanyol melaporkan bagaimana eksistensi training camp Al Qaeda di Indonesia. Interaksi Al Qaeda-MILF bekerjasama melatih 400-600 antara tahun 1996-2001. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional ketika ditemui bukti transkrip telepon dari sel Al Qaeda di Spanyol dan sel Al Qaeda di Indonesia. Transkrip itu menunjukkan adanya hubungan antara Al Qaeda Spanyol dan dan aktivitas training militer di Poso pada Juli 2001. Intelijen Indonesia melaporkan, ”Kamp training dipimpin oleh Omar Bandon terdiri dari delapan sampai sepuluh desa-desa kecil dan berlokasi di dekat pantai, dilengkapi senjata api, dan bahan peledak. Partisipan training tidak sekadar berasal dari lokal Indonesia, tapi juga dari luar. Pelatih fisiknya adalah Parlindungan Siregar, jaringan Al Qaeda Spanyol”.

Masih menurut Gunaratna, di Indonesia, bahaya yang lebih nyata dan serius justru datang bukan dari al Qaeda, melainkan dari kelompok-klelompok yang meneruskan kampanye secara agresif penegakkan hukum Islam. Beberapa dari kelompok-kelompok ini baik secara langsung atau tidak terbentuk untuk mendukung tujuan Al Qaeda. Meskipun ada sekitar 60 kelompok radikal di Indonesia, hanya beberapa yang berpengaruh; Laskar Jundullah, Ikhwanul Muslimin Indonesia, Gerakan Mujahiddin Indonesia, FPI, Ponpres Ngruki, dan Laskar Jihad (Mubarak; 2008).

Pada kasus 9/11, di Indonesia, kelompok-kelompok ini membentuk “Tentara anti teroris Amerika”. “Sekali Afganistan diserang, orang dari AS dan aliansinya harus keluar dari Solo”. Laskar Jihad (LJ) Ahlus Sunah Waljamaah adalah yang paling radikal. LJ didirikan pada 1999 sebagai reaksi atas ketidaksukaan yang mendalam atas apa yang terjadi di Maluku dan dipimpin oleh Jafar Umar Thalib yang berpartisipasi dalam pertempuran kelompok yang mengklaim 8.000 orang yang terlibat. LJ berharap Negara Islam Maluku. Sementara, Laskar Jundullah dipimpin oleh M. Kolono. Dikampanyekan pada Oktober 2000, 150 brigade Hezbulah dan Laskar Jundulah men-sweeping sejumlah hotel berbintang.

Pasca Dulmatin
Dulmatin adalah sosok kunci paska tewasnya Dr Ashari dan Noordin M. Top. Karena, dia memegang kendali atas kelompok-kelompok baru yang mau menggabungkan diri di luar Jamaah Islam. Dulmatin adalah salah satu tokoh utama yang mengubah peta terorisme Indonesia. Kemampuannya dalam menyatukan faksi-faksi baru inilah yang membuat persoalan terorisme menjadi semakin kompleks. Tentu saja karena semakin lebih banyak kelompok lain yang dilibatkan atau berhasil direkrut.

Sejumlah aksi teror di Indonesia, sejauh dapat diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia memiliki target utama mendirikan Negara Islam Indonesia. Mereka menggunakan aksi teror untuk mempercepat pendirian Negara Islam. Selagi target operasi mereka belum tercapai, dan mereka masih menghalalkan cara-cara kekerasan, selama itu pula bahaya terorisme akan selalu ada di negeri ini. Meski demikian, sangat disayangkan, polisi tidak pernah bisa mengungkap secara tuntas apa sejatinya target operasi terorisme di Indonesia selain mendirikan Negara Islam.

Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan terorisme di tanah air? Tentu saja hal ini tidak mudah. Selain ada persoalan perjuangan ideologis di antara para pelaku teror, persoalan lemahnya ekonomi Indonesia, tarik-menarik kepentingan sosial politik dan ekonomi global akan terus membuat pasang-surut persoalan terorisme.

Terorisme masuk dalam kajian kemanan karena sifatnya yang menyebabkan kerawanan (vulnerability). Yang prinsip adalah jangan sampai perang melawan terorisme justru merepresi kebebasan sipil dalam era demokrasi. RUU Intelejen yang sedang dibahas di DPR jangan sampai memberi kewenangan kepada intelejen dapat menangkap warga sipil dari justifikasi kasus-kasus terorisme di tanah air. Negara yang memberi kewenangan penuh kepada institusi kepolisian untuk melakukan kegitan ekstra yudisial terhadap orang-orang yang diduga pelaku terorisme juga jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai, semangat kebebasan yang didapatkan lewat gerakan reformasi harus dihantui dengan perang melawan teroris yang akhirnya justru membuat ‘teror’ baru dari negara sendiri. Demokrasi yang memungkinkan kontrol terhadap setiap lembaga Negara harus terus diperbaiki. Masyarakat sipil kini berhak mendapatkan jaminan atas akses informasi seperti dijamin melalui UU Kebebasan Informasi Publik.

Referensi:
1) Andy wijayanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003.
2) F. Budi Hardiman, Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003.
3) Rohan Gunaratna, Inside Terrorism, Columbia University Press, 2003
4) M Zaki Mubarak, “Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi”, LP3ES, Jakarta, April 2008

Catatan:
tulisan ini sudah dimuat di website Jaringan Islam Liberal pada 19 April 2011, dengan judul yang sama.

Sumber foto:
http://howtofixblogs.com/bomber-attacks-mosque-in-police-station/

Sofa Merah Marun

2011-02-23T02:57:00.004+07:00

Di dalam ruang tamu apartemen bernomor 10-21 di Holland Avenue tengah hari, kusandarkan kepalaku pada bantal sofa merah marun. Rasa lelah memasungku untuk tidak mengikuti semangatku, tapi menuruti kehedak tubuhku. Kupejamkan mata barang sejenak sebelum meninggalkan negara berlambang kepala singa. Pada tengah hari jelang mataku terpejam, aku baru tersadar kalau hari itu adalah valentine’s day, 14 Februari 2011.

Dalam lelah dan rasa kantuk yang ujug-ujug datang, tidur siangku di atas sofa itu berasa berbeda. Ada sesuatu yang menindihku. Antara sadar atau tidak, nafasku mulai tersengal dan anggota badanku ada yang kaku. Kemudian sekilas aku merasakan sebuah halusinasi, dibawa ke sebuah ruangan gelap dengan orang-orang asing di sekitarku. Aku tidak tahu persis apakah itu efek dari rasa lelah atau memang ada gangguan dari mahluk lain yang mungkin asing terhadapku? Seketika aku bisa mengendalikan keadaan dalam alam bawah sadarku, aku pun terbangun. Kudapati dari cerimin di atas wastafel mukaku yang mulai berkeringat. Aku ke dapur dan meminum segelas air putih. Segera saja, aku merasa lebih bisa menguasai diri. Kuliahat dari jendela apartemen, sepasang pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah bermesraan di halte bus kota. Aku mengamati tingkah mereka berdua. Sepertinya keduanya saling mengekspresikan perasaannya masing-masing. Aku pun tak meneruskan lakon sejoli itu, aku tersadar kembali jika hari ini adalah hari kasih sayang. Lalu kuputuskan duduk di sofa merah marun sembari merenung.

Aku menggugat diri sendiri yang rasanya susah mengekspresikan perasaanku sendiri. Ada perasaan iri kepada dua sejoli yang masih hijau di bawah sana. Yang kusesali hanya satu sebenarnya, kasih-sayang, kini lebih sering kupikirkan olehku daripada kurasakan. Aku lebih sering membahasnya daripada merasainya.

Dua hari yang lalu bersama seorang karib di ruang 10-24 ini, kubahas tema ini nyaris tuntas. Kuhabiskan malam dan hanya kusisakan sepotong subuh untuk sekadar memejamkan mata. Kita mendiskusikan cinta, hidup, dan masa depan, menurut sudut pandang dan caranya masing-masing melihat persoalan itu.

Karibku ini adalah orang yang kukenal sekitar sepuluh tahun lalu di Jakata. Dia mengenalkanku dengan sebuah buku berjudul “Theology of the Body” karya Christoper West yang terinspirasi oleh John Paul II tentang revolusi seksual.
“Ada tiga bagian penting dari buku. Pertama, the origin. Kedua the history dan terakhir adalah the ltimates objectives,” katanya.

Lanjutnya;
Awalnya (the origin) manusia diciptakan untuk incomunion (bersatu), maka diciptakanlah Adam dan Hawa

Adalah ketika manusia tergoda untuk memiliki power sama seperti penciptaNya, manusia mulai sadar bahwa dirinya mulai telanjang. The history mengatakan perasaan malu akan dirinya yang telanjang,disebabkan ketika manusia telah mengobjektivikasi orang lain (bukan lagi sebagai manusia yang the origin-nya incomunion). Sejarah manusia menunjukkan bahwa antarsesama manusia saling menjadikan orang lain sebagai objek.

Maka, manusia sebagai citra Allah pun kini memiliki hasrat untuk menguasai manusia lain. Hasrat untuk memiliki kekuasaan inilah yang memisahkan antarmanusia dengan manusia lain. dan the origin (incomunion) harus berahdapan dengan realitas sejarah yang menunjukkan adanya perebuatan kekuasaan.

Di sanalah Sang Pembebas lahir untuk menunjukkan the ultimate objectives. Bagaimana caranya mengembalikan manusia menjadi incomunion satu sama lain? Jawabannya, tentu dengan tidak mengobjektiviakasi tubuh lain..

Menurut perjanjian lama: dosa adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah, maka Sang Pembebas mngatakan dosa adalah rusaknya hubungan anatara sesama manusia. Rusaknya hub antar sesama manusia tak lain karena ada hasrat untuk menguasai tubuh lain. The ultimate objectives sejatinya ingin mengembalikan sejarah dari objektivikasi terhadap yang lain menjadi kembali incomunion

Dunia tanpa mengobjektivikasi yang lain berarti dunia yang equal, sejajar, dengan relasi antarsubjek yg berharga.

Dari sofa merah marun ini aku mulai merasa ada yang salah dalam diriku. Benar juga celotehan karibku. Bisa jadi, selama ini aku tidak meraakan kasih sayang justru karena aku menjadi subjek tunggal dari sebuah hubungan yang seharusn ya memiliki dua subjek. Di salah aku mulai merasa bersalah dengan pasanganku. Dan mulai belajar untuk tidak mengobjektivikasi siapa pun!
--------------------
Ini untukmumu sebagai bentuk pertobatanku secara sadar atas cara berpikir, sikap, dan prilakuku yang kerap mengobjektivikasi tubuh lain.

Era Ketegangan Moral dan Politik

2011-02-06T07:22:00.000+07:00

Tokoh lintas agama membuat pernyataan sikap bersama yang menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan delapan belas kebohongan publik. Pernyataan ini membuat merah telinga orang nomor satu di republik ini. Presiden, langsung mengundang tokoh lintas agama tersebut ke istana untuk melakukan diskusi dan sejumlah klarifikasi bersama dengan tokoh agama yang mendukung program pemerintah selama ini.

Fenomena seruan moral tokoh agama ini kepada presiden menunjukan bahwa dalam politik, tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan moral, termasuk moral agama.

Hubungan antara politik dan moral (berbasis tafsir agama) memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam bukunya Greg Forster yang berjudul “John Locke’s Politics of Moral Consensus” dijelaskan lebih dari setengah abad para liberalis mencoba mengusir urusan moral dari diskursus politik. Namun, usaha untuk mensterilakan politik dari urusan moral justru mendatangkan kontradiksi dan debat mengenai pedasaran argumentasi. Pemerintah yang seharusnya netral dari urusan moral adalah sebuah keharusan tersendiri –preposisi moral. Seluruh kegiatan, termasuk tindakan politik diarahkan oleh skema komitmen normatif dan politik pada akhirnya membawanya kembali kepada aras moral.

Filusuf Jerman kontemporer Jurgen Habermas juga menegaskan hubungan ini. Dalam sebuah jurnal filsafat ia mendeskripsikan bahwa setelah tragedi 9/11 dunia memasuki era post-secularism dimana ruang publik tidak bisa distrilkan dari urusan agama. Usaha pemisahan politik dari agama yang dilakukan oleh negara-negara yang mempromosikan sistem sekuler ternyata harus menerima kenyataan bahwa hal itu tidak bisa dipertahankan. Runtuhnya twin-towers WTC di jantung kapitalisme adalah bukti meledaknya usaha mengandangkan domain agama hanya masuk ke dalam kotak ruang privat. Konsekuensi dari hal ini menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri. Bagi kaum sekuler mereka harus siap pasang kuping untuk mendengarkan bahasa politik yang didasarkan pada keyakinan kebenaran atas tafsir satu agama tertentu dalam ruang publik. Sementara bagi orang-orang yang tidak mau memisahkan ruang publik dari keyakinan agamanya juga memiliki tantangan tersendiri yaitu mereka belajar mengartikulasikan keyakinannya di dalam alam demokrasi. Dalam tarik-menarik antara dua tegangan ini dinamika politik sejatinya kini sedang bergeliat membuat wajah barunya.

Kembali pada soal kebohongan. Radhar Panca Dahana (Kompas, 18/1) menulis, seberapa pun cepat kebohongan menyebar (have speed), kebenaran akan menang karena memiliki daya tahan (have endurance). Namun, lanjut Dahana peribahasa tua mengatakan, setengah kebenaran akan menjadi kebohongan sepenuhnya.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam politik maupun agama sama-sama membutuhkan daya tahan alias power. Baik agama maupun politik juga sama-sama mencari dukungan. Kontestasi pemenangan argumentasi atas satu isu tertentu berdasar keyakinan masing-masing inilah yang sedang diperebutkan di ruang publik negeri ini. Ketika batu pijakannya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda dan wacana ini akan terus bergulir bak debat kusir.

Sebagai missal, pemerintah beranggapan bahwa ada pertumbuhan ekonomi sampai 5,8 persen pada tahun 2010, sementara tokoh lintas agama melihat pertumbuhan ekonomi itu tidak dirasakan secara riil di masyarakat. Perbedaan cara pandang dan alat analisisnya inilah yang seharusnya yang dikedepankan dalam diskusi antara pemerintah maupun tokoh agama. Berapa sejatinya angka kemiskinan? Jika menurut Badan Pusat Statistik adalah Rp. 211.000,- per orang per bulan apakah itu sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan penduduk dan laju inflasi?

Kekuatan rasionalitas dan konsensuslah yang seharusnya menjadi hakimnya. Kemampuan pers dalam mengawal debat yang seharusnya rasional ini juga menjadi kunci keberhasilannya. Bagaimana pun demokrasi yang baik membutuhkan pers yang juga baik.

Terror dan War on Terrorism

2011-01-26T17:00:00.001+07:00

(tulisan ini sebagai rasa duka untuk serangan teroris di Bandara Domodedovo, Moskow)

Apa itu terorisme?

Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Masalah ini terungkap dengan baik dalam ungkapan “one person’s terrorist being another’s freedom fighter”[Andy wijayanto, Menangkal Terorisme Global, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003. ].

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal ini dinamai “teror” atau “terorisme”. Kata “assassin” mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi.[F. Budi Hardiman, Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam buku kumpulan esai Terorisme yang diterbitkan oleh Imparsial, 2003] Kata “teror” masuk dalam kosakata politis baru pada Revolusi Prancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan menjelang PD II, “terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rezim Stalin pada 1930-an yang juga disebut “pemerintahan teror”. Di era perang dingin, “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir[ Ibid, hal. 4].

Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana [Ibid, hal. 5]. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu. Di dalam negara totaliter atau otoriter, situasi ini relatif terkendali. Yang berlaku di sini adalah terorisme oleh negara.
Pada insiden 11 September 2001, teror mencapai dimensi barunya, bukan “sekadar” ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan pada sebuah rezim, melainkan ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi “kevakuman ideologis” yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini ‘sukses’ memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan pada antinomi “kawan” dan “lawan” pada skala global. Dan Al Qaeda adalah organisasi yang langsung menjadi target utama.

Terorisme termasuk dalam kekerasan politis (political violence), seperfti kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, perang saudara, gerilya dan pembantaian, dan sebagainya. Namun terorisme tidak selalu politis. Misalkan penyanderaan oleh seorang psikopat. Meski yang terakhir tidak masuk dalam kajian ini.

Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut [Ibid, hal. 4-5];
1. Merupakan intimidasi yang memaksa
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakut-nakuti seribu orang”
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas
5. Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Misalnya, “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

War on Terrorism
Wacana terorisme kini telah menjadi new security agenda[ Colin S. Gray, Another Bloody Century, pg. 145-6]. Krisis energi menjadi ancaman nyata pada masa depan, harus dimenangkan melalui proyek baru bernama war on terrorism. Sudah menjadi rahasia umum bahwa intervensi AS ke Irak tahun 1991 dan 2003 serta ke Afghanistan tahun 2001 juga memiliki agenda terselebung (hidden agenda) yaitu mengamankan kebutuhan energi minyak bumi. Tindakan AS yang dengan cepat merespons aksi intervensi Irak ke Kuwait Agustus 1990 dengan membentuk pasukan multinasional dengan segera dapat dilihat sebagai upaya untuk mengamankan sumber daya minyak bumi di Kuwait yang menjadi andalan utama pasokan energi ke negara-negara Barat.

Bukti lain, serangan AS ke Afghanistan yang dikenal sebegai Operation Enduring Freedom secara formal memang dilakukan untuk melaksanakan strategi war on terrorism paska tragedi 9/11. Namun di balik serangan tersebut sebenarnya AS juga memiliki agenda untuk menguasai wilayah Afghanistan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan jalur pipa minyak dari Laut Kaspia.

Konsep keamanan energi (Energy Security) adalah pisau analisis yang mampu mengiris persoalan proyek war on terrorism. Keamanan energi adalah upaya untuk mengantisipasi krisis energi guna menunjang poses industrialisasi diikuti dengan peningkatan kapabilitas militer dalam kerangka pelaksanaan strategi keamanan nasional maupun internasional kemudian dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer untuk mengamankan pasokan energi khususnya minyak bumi dan mencari sumber-sumber energi baru.

Pengerahan kekuatan militer inilah yang kemudian mengaitkan masalah krisis energi dengan keamanan global. Terlebih ketika upaya untuk menemukan sumber-sumber baru energi minyak bumi dilakukan dalam bentuk persaingan atau kompetisi dengan menggunakan kekuatan militer maka di satu titik akan menciptakan konflik terbuka. Gejala jelas tercermin di kawasan Kaspia dimana pada masa mendatang kawasan tersebut akan menjadi The New Great Game antara tiga negara yang memang sangat bergantung pada pasokan energi dalam jumlah besar yaitu AS, Rusia dan China.

Kondisi konflik di kawasan Kaspia pada gilirannya akan berpengaruh pada kondisi keamanan global di masa mendatang yang akan lebih diwarnai dengan perang memperebutkan sumber-sumber energi baru[ Nurani Chandrawati, ‘Dampak Krisis Energi terhadap Keamanan Global’].

Upaya AS didukung oleh kekuatan militernya ingin terus mempertahankan hegemoni mereka atas sumber daya energi. George Walker Bush melalui proyek perang melawan teror menurut George Junus Aditjondro adalah sebuah siasat untuk membenarkan perang AS dan pendudukan atas Afganistan. Tujuan utamanya belum tentu untuk menangkap Osama bin Laden, yang telah secara ekstra yudisial dituduh mendalangi serangan terhadap WTC Twin Towers. Agenda yang sebenarnya menyerang Afghanistan untuk menggantikan rezim Taliban dengan yang lain, yang bersedia melakukan kontrak dengan sebuah perusahaan AS untuk membangun pipa gas Kazakhstan-Pakistan, di pegunungan Afghanistan dan gurun[ George Junus Aditjondro dalam “Neoliberalism, Human Rights Violations, and Poverty in Indonesia].

Kebijakan AS untuk menggunakan kekuatan militer dalam mengamankan pasokan energi juga akan membawa dampak yang cukup luas terhadap situasi keamanan global pada abad ke-21. Sejak Pemerintahan George W Bush, Pemerintah Amerika Serikat melelui Wakil Presidennya Dick Chenney dihadapan para pelaku bisnis pada Mei 2001 telah mendeklarasikan bahwa keamanan pasokan energi menjadi prioritas dari kebijakan perdagangan dan politik luar negeri AS.

AS sepenuhnya menyadari ketergantungan terhadap pasokan minyak dari negara-negara OPEC khususnya Saudi Arabia dan Venezuela akan semakin sulit karena adanya masalah domestik[ Ibid]. Terutama bagi negara-negara Barat paska tragedi 11 September 2001 yang menghadapi tantangan munculnya gerakan anti Barat terutama di kawasan Timur Tengah sehingga akan menyulitkan negara-negara tersebut terutama AS untuk mempertahankan eksplorasi minyaknya di Saudi Arabia. Karena itulah Wilayah Laut Kaspia akhirnya menjadi salah satu sasaran pengamanan pasokan energi AS karena diperkirakan pada tahun 2015 Laut Kaspia akan menyumbang 5-8% dari produksi minyak dunia[ Ibid ].

Dengan kekayaan kandungan minyak yang menempati posisi nomor tiga terbesar setelah Saudi Arabia dan kawasan Teluk Persia, maka Laut Kaspia dengan segera menjadi “surga” eksplorasi bagi sejumlah besar Perusahaan Minyak Ternama Dunia seperti Amoco, Chevron, Exxon dan Mobil Oil dari AS kemudian British Petroleum, Royal Dutch/Shell, Elf Aqutaine France, Agip Italy, Stat Oil Norway, Bridas Argentina, Lukoil Rusia, dan China Petroleum Company. Diperkirakan sampai sampai tahun 2010 nilai investasi untuk eksplorasi minyak di laut Kaspia akan mencapai 50 milyar US Dollar[ Ibid.].

TUNDUK PADA REZIM MORAL

2011-01-25T16:09:00.000+07:00

Oleh Ahmad Junaidi dan Daniel Awigra

Sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan dimulainya sebuah masa yang disebut era reformasi, media massa tumbuh pesat. Puluhan bahkan ratusan media cetak baru terbit dengan fokus liputan beragam mulai dari politik, ekonomi, sampai dengan ulasan seputar seks dan seksualitas. Namun, setelah beberapa tahun era reformasi berjalan, banyak media cetak mulai berhenti terbit seiring dengan ketatnya persaingan antar media. Umumnya koran, tabloid dan majalah yang tidak dapat bertahan adalah mereka yang mengkhususkan perhatiannya pada bidang politik dan eknomi, seperti tabloid Detak, koran Monitor, majalah Prospek, majalah Tiras, Majalah DR, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Tetapi, sejumlah koran, tabloid dan majalah baik baru maupun lama yang mengkhususkan pada pembaca dewasa dengan liputan dan tampilan gambar-gambar seronok serta kata-kata yang mengeplorasi seksualitas mampu bertahan sampai saat ini. Media cetak yang terbit sebelum era reformasi dan menjadikan pembaca dewasa sebagai targetnya yang masih hidup, misalnya majalah Popular, sementara media yang baru muncul pada awal reformasi dengan penyajian seputar seks dan seksualitas baik melalui gambar dan kata adalah tabloid Pop, Bos, dan Koran Lampu Merah.

Tabloid dan koran yang disebut terakhir ini mentargetkan pembaca dari kelas ekonomi bawah, sementara itu, baru-baru ini terbit majalah waralaba (franchise) luar negeri yang juga mengulas persoalan yang sama dengan target pembaca kalangan menengah atas, seperti Maxim dan For Him Magazine.

Sudah agak lama dunia pers dianggap bukan lagi institusi yang bermodalkan “idealisme” semata, melainkan sebuah industri. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang juga pada masa awal kemerdekaan penerbitan pers lebih banyak disemangati idealisme nasionalis dan keinginan untuk merdeka. Beberapa tokoh nasional banyak yang berasal dari dunia pers atau pun mereka yang banyak menuliskan pikiran-pikirannya melalui media cetak, misalnya Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta atau Wakil Presiden Adam Malik. Seiring dengan peningkatan ekonomi, pada masa 1980-an, persaingan antar pers semakin kuat. Grup-grup pers yang besar, seperti Kompas, Tempo, Jawa Pos dan lain-lain semakin memperluas usahanya. Dengan berjalannya Reformasi, persaingan di antara media cetak juga semakin tajam, banyak media cetak, koran dan tabloid, tidak dapat terbit karena, di antaranya, kurangnya dukungan dana selain permasalahan manajemen.

Persaingan antara pers bukanlah semata didasarkan perbedaan idealisme semata, melainkan juga untuk memperluas pasar pembaca. Sebagai sebuah industri, pers mencari pasar-pasar tertentu yang mendatangkan keuntungan, diantaranya dengan mengekploitasi seksualitas, terutama perempuan.

Pencarian keuntungan menemukan pasarnya yakni masyarakat pembaca yang masih kental nilai-nilai patriarkinya di mana perempuan selalu dalam posisi yang termajinalkan. Seksualitas menjadi barang dagangan kepada masyarakt pembaca yang cenderung mengangap perempuan masih sebagai obyek dan properti. Alasan-alasan tersebut diatas diantaranya dipakai untuk memahami mengapa pers, media cetak dan elektronik yang mengeksploitasi seksualitas perempuan masih bertahan hingga kini.

Banyaknya penerbitan media-media cetak "dewasa" yakni media yang mengeksploitasi seks dan seksualitas tersebut bukannya tanpa membawa masalah karena sebagian masyarakat memprotes keberadaannya. Bahkan di awal reformasi ini, berawal dari keberatan masyarakat, Pemimpin Redaksi majalah Matra N. Riantiarno sempat diadili dan dihukum percobaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap bersalah dengan penampilan yang agak terbuka dari beberapa artis terkenal ibukota dalam sampul majalah tersebut. Banyak pihak membela Riantiarno dan mengecam pengadilan karena memasung kebebasan ekspresi/seni yang ditampilkan Matra dalam sampul majalahnya.

Perdebatan seputar kebebasan ekspresi dan pornografi dalam masyarakat, termasuk pers, sejauh ini belum menemukan titik temu. Dalam diskursus tersebut tampak adanya keberagaman tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan ekspresi dan batasan dari pornografi. Sebagian masyarakat melihat pornografi dan erotisme dapat membawa dampak merusak tatanan moral. Sementara sebagian yang lain, termasuk sebagian pers, berharap RUU nantinya tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan ekspressi/seni dan menghukum pers dan tentu saja kepentingan ekonomi pers menjadi tertutup atau merugi.

Banyak penelitian dan laporan ilmiah menyimpulkan bahwa media massa, media cetak dan elektronik, membawa bias-bias tertentu berkenaan dengan pemberitaan seputar perempuan. Bahasa jurnalisme media massa di Indonesia masih mencerminkan budaya patriarki. Perempuan masih dianggap sebagai properti. Ia dinilai dan dieksploitasi lebih banyak dari bentuk tubuhnya daripada pikiranya.

Sedikitnya jurnalis perempuan daripada jurnalis laki-laki dianggap juga menciptakan bias-bias dalam pemberitaan. Perbedaan jumlah wartawan perempuan dan laki-laki berdampak pada hasil karya junalistik mereka. Penelitian atas beberapa koran di Indonesia, menunjukkan korelasi antara sedikitnya jumlah wartawan perempuan dengan "mutu" berita yang dihasilkan yang sering membawa bias-bias tertentu, seperti nilai-nilai patriarki dan merendahkan perempuan.

Namun, selain sedikitnya jurnalis perempuan, rendahnya perspektif gender di antara jurnalis juga dipercaya menyumbang pada terbentuknya berita-berita atau artikel yang bias gender atau bias laki-laki. Hal ini dikerenakan masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, termasuk di dalam pers.

Selain itu, media massa memang diakui bukanlah sebagai sebuah lembaga yang netral. Media massa, menurut Murdoch dan Golding (Suryandaru: 2000) masuk dalam tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik. Dalam masyarakat kapitalis, media massa memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan hegemoni. Oleh karenanya, media akan selalu menjadi ajang pertarungan kepentingan ekonomi dan politik.

Menurut Resse dan Shoemaker (Suryandaru: 2000), pertarungan kepentingan ini dimulai saat disiapkan sebuah berita sampai tahap akhir. Menurut keduanya, proses pertarungan dapat dibagi dalam beberapa tahap: individual, rutin, organisasi, eksternal dan idiologis. Pada tahap individual wartawan atau reporter berperan besar dalam pembentukan agenda sebuah berita. Bagian mana dari sebuah berita akan ditulis dan bagian mana yang tidak akan tergantung pada jurnalisnya. Tahap rutin, seperti rapat redaksi, menunjukkan peran redaktur atau editor dalam pembentukan sebuah berita. Pada banyak kasus, apa yang ditulis reporter sangat tergantung dengan petunjuk redakturnya. Selain kedua tahap tersebut diatas peran organisasi sangat berperan terhadap pembentukan sebuah berita. Organisasi media sebagai sebuah industri juga berperan dalam konstruksi sebuah berita. Sementara itu pengaruh eksternal, seperti sumber berita, pemasang iklan, pelanggan, kontrol pemerintah, pasar dan teknologi ,juga berperan dalam pembentukan sebuah berita. Konstruksi berita juga dipengaruhi faktor idiologis yang masuk melalui kekuasan dengan berbagai aturannya.

Rendahnya kualitas jurnalisme yang dipengaruhi budaya patriarki serta sedikitnya jurnalis perempuan dipercaya menyumbang pada hasil karya jurnalistik yang merendahkan perempuan.

Penggambaran perempuan di dalam media massa masih mencerminkan sterotipe-stereotipe tertentu: seperti perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa membagi waktu antara parir dan keluarga, ibu rumah tangga yang mampu mendorong suami hingga sukses. Wanita lajang dan janda hampir selalu mendapatkan penggambaran buruk dalam media.

Suciwati, istri mendiang pejuang HAM Munir, misalnya, menolak wawancara sebuah stasiun televisi dan majalah wanita karena dia diminta menangis di depan kamera dan sang wartawan akan bertanya bagaimana dia mengasuh anaknya sepeninggal suaminya.
Sering kita membaca berita tentang pemerkosaan yang menyudutkan korban. Misalnya, dengan menyatakan perbuatan kriminal itu terjadi karena korban mengenakan busana mini. Penggunaan, seperti “menggagahi”, dll, menunjukkan bias gender dalam penulisan berita. Contoh lain, misalnya jurnalis mewawancari narasumber perempuan dengan pertanyaan, “Apakah ibu sudah mendapat ijin suami?”, “Bagaimana ibu membagi waktu antara karir dan rumah tangga,” dan seterusnya.

Masih terkait dengan pertanyaan seputar kemampuan, jurnalis juga mempertanyakan kualitas calon legislatif perempuan. Dengan 11,6 % persen kursi DPR, perempuan anngota dewan berhasil membuat beberapa undang-undang yang berkualitas, termasuk UU KDRT, UU Kewarganegraan, UU Anti-Perdagangan Manusia dan terlibat dalam advokasi anggaran yang berpiahak pada rakyat. Sementara itu, 88,4 % persen laki-laki yang ada di DPR menghasilkan / berkontribusi besar dalam pembuatan beberapa UU yang dipandang menurun kualitasnya, diantaranya UU Pemilu. Semua anggota DPR yang ditahan KPK saat ini adalah laki-laki. Kualitas?

Dalam pemberitaan skandal video yang melibatkan penyanyi Nazriel Ilham atau yang dikenal dengan Ariel Peterpan, misalnya, ada pemberitaan televisi yang memberi komentar kehebatan Aril yang bisa berhubungan dengan banyak perempuan sementara Cut Tari yang terlihat dalam video bersama dengan sang vokalis diberi label sebagai perempuan nakal.

Pemberitaan dalam kasus skandal video seks itu juga terasa membawa nilai-nilai moral agama tertentu yang sangat bias dan tidak berpihak pada perempuan. Televisi, terutama program infotainment, memberitakan “habis-habisan” hal-hal privat yang samasekali tidak bersentuhan dengan kepentingan publik.

Perdebatan tubuh terus aktual hingga kini ketika media massa hadir menawarkan salah satu fungsi hiburan selain fungsi informasi, dan edukasi. Media massa (cetak, radio, televisi, dan e-media) adalah sarana utama penegakan demokrasi substansial. Saat ini media massa telah menjadi kekuatan keempat (the fourth estate), di luar kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif.

Menurut Maria Hartiningsih, setelah Reformasi tahun 1998, fenomena yang terlihat semakin jelas adalah, perubahan media menjadi mediacracy (mediakrasi). Seperti birokrasi yang sangat potensial menjadi korup, media juga demikian. Bedanya, kalau yang satu terkait dengan uang (birokrasi), yang lain (media) terkait dengan reproduksi makna yang dihasilkan, baik lewat gambar, suara mau pun tulisan. Akibatnya, media juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai ‘penjaga demokrasi’, karena justru atas nama ‘demokrasi’, mereka dapat mengonstruksikan suatu peristiwa sesuai kepentingannya . Masih menurut Hartiningsih, kurangnya kepekaan dalam memahami relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (gender) dalam kebijakan media telah membuat perempuan sebagai pihak yang selalu menjadi obyek, termasuk untuk meningkatkan promosi konsumtivisme. Perempuan menjadi sasaran utama kapitalisme yang masif dalam semua bentuknya. Bahasa dalam media cetak pun masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan.

Pekerja seks komersil adalah satu kelompok yang paling menjadi sasaran dari berbagai operasi, baik operasi Penyakit Masyarakat maupun operasi terkait ketertiban umum. Pemberitaan mengenai penggrebegan PSK tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatra Selatan, Propinsi Riau, Sumatra Utara, Juga Jawa Timur.

Beberapa media memberitakan penggrebegan PSK dengan nada yang memihak pada sebuah dukungan terhadap penertiban ini. Beberpa kata yang provokatif dituliskan sebagai judul berita, misalnya: “PSK yang berkeliaran” atau “PSK bergentayangan”, “PSK di Jalinsum ibarat kentut”. Media daerah seringkali memuat hasil wawancara dengan petugas yang melaksanakan penggrebegan, wali kota, atau beberapa pejabat terkait. Namun sangat jarang media menampilkan wawancara mereka dengan PSK yang digrebeg atau ditangkap. Perempuan pekerja seks komersial diperkosa beberapa kali, termasuk oleh media.

Menurut Melanie Budianta, pemilihan kata dan konsep bahasa serta seluruh gaya pemberitaan yang melecehkan dan menjadikan peristiwa ini sebagai hal yang lucu adalah alat yang luar biasa tajam untuk melakukan perkosaan ganda, atau yang sering disebut sebagai second rape, atau bisa juga di sebut sebagai third/fourth rape karena sebelum “diperkosa” media massa, ia telah “diperkosa” oleh tim penyidik dan tim medis yang tak punya empati .

Media sering juga mengutip pendapat tokoh-tokoh agama, misalnya pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan politisi (laki-laki) berbasis agama dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang menyatakan kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Saat ini sudah banyak tokoh-tokoh agama, baik laki-laki dan perempuan, yang mengembangkan tafsir dan pemikiran yang sangat sensitive gender, misalnya mantan pembantu rector UIN Nasaruddin Umar (Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur’an) atau KH Husein Muhammad (Fikih Perempuan).
“Kebiasaan” memakai narasumber dari kelompok fundamentalis berakibat semakin terpinggirkannya kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan. “Kebiasaan” ini pada akhirnya merugikan media, misalnya, dengan keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan program infotainment.

Media massa berperan penting dalam pembentukan opini publik. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, juga pesan-pesan dlam kaitannya dengan perempuan. Namun media massa juga merupakan cermin opini sebagian masyarakat. Liputan media sekaligus mencerminkan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat yang sebagian besar masih patriarkis dengan nilai-nilai laki-laki yang dominan akan tergambar dalam liputan media massa yang hidup di dalamnya. Media massa adalah sebuah potret masyarakat dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

PERANG MALVINAS

2011-01-17T14:15:00.001+07:00

Klaim teritorial oleh negara bekas jajahan terhadap wilayah yang telah lama diyakini sebagai bagian dari bekas negara si penjajah bukanlah suatu isu baru yang melanda dunia politik internasional; salah satu contohnya dikenal dengan nama “Perang Malvinas/Falkland”.

Perang Malvinas/Falkland terjadi pada periode April - Juni 1982 akibat perselisihan antara Argentina dan Inggris dalam memperebutkan pulau Malvinas (sebutan bagi Argentina) atau Falkland (bagi Inggris) setelah perundingan yang alot selama bertahun-tahun dan mencapai puncaknya setelah kebuntuan perundingan diantara keduanya pada Februari 1982.

Kekecewaan pihak Argentina serta pengurangan kekuatan militer dan pengawasan Inggris atas Malvinas/Falkland memberikan kesempatan kepada Argentina untuk memikirkan langkah militer dalam mencapai tujuannya. Langkah pertama yang diambil oleh pihak Argentina untuk memulai konflik yaitu dengan mengibarkan bendera Argentina di South Georgia pada 19 Maret 1982 yang kemudian dilanjutkan dengan serangan ke Malvinas/Falkland Timur dan menduduki Port Stanley pada 2 April 1982. Selanjutnya sebagaimana diketahui, serangan Argentina ini dibalas Inggris dengan serangan yang lebih dasyat sampai akhirnya Malvinas/Falkland berhasil direbut kembali oleh Inggris.

Kepentingan Nasional Argentina
Perang Malvinas/Falkland mengusung kepentingan negara (politik prestise untuk memperbaiki dan meraih kehormatan nasional) sebagai alasan dilegalkannya keputusan untuk merebut kembali Malvinas/Falkland dari tangan Inggris melalui langkah militer setelah perundingan dengan Inggris mengenai masalah ini dianggap gagal. Namun apakah perang ini murni pecah karena alasan tersebut di atas?

Argentina menganut sistem pemerintahan otoriter yang berada di bawah komando junta militer, dimana keputusan politik dan kebijakan yang diambil terfokus pada kelompok militer yang berkuasa, yang dalam hal ini adalah presiden dan jenderal-jenderal militernya yang berperan sebagai pendukung serta tidak melalui pertimbangan perwakilan rakyat sehingga kemungkinan diambilnya keputusan irrational sangat besar. Namun, mengapa keputusan pengambilan langkah-langkah militer ini tidak diambil jauh sebelumnya? Padahal bila dilihat dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi; kondisi Argentina pada masa presiden-presiden sebelumnya dibandingkan dengan masa pemerintahan Jenderal Galtieri tidak jauh berbeda bahkan kondisi Argentina jauh lebih buruk saat diambilnya keputusan untuk berperang. Apakah ada aktor yang berperan dibalik pecahnya perang Malvinas/Falkland ini?

Berdasarkan Teropong Kompas, 28 Mei 2007 disebutkan bahwa alasan umum penyerangan yang dilakukan oleh pihak Argentina dikarenakan adanya perasaan memiliki karena jarak yang dekat dengan wilayah utama Argentina dan juga dikarenakan pihaknya merasa sebagai pewaris kedaulatan pemerintah Spanyol di Malvinas/Falkland yang gagal mempertahankan wilayahnya pada 1810 sehingga Malvinas/Falkland dikuasai oleh Inggris. Namun di paragraf lain juga disebutkan bahwa sejumlah pihak melihat bahwa motivasi utama Argentina melancarkan perang ini adalah untuk mengalihkan ancaman terhadap rezim Jenderal Leopoldo Galtieri yang sedang mendapat tekanan dari berbagai penjuru karena dituduh melancarkan ”perang kotor”, dimana 15.000 sampai 30.000 rakyat sipil Argentina dibunuh atau hilang, selain karena ekonomi buruk.

Major Darren More dalam jurnalnya ”Rear Admiral Woodward : Political Influence During The Falkland War “ juga menyebutkan alasan serupa dimana ia beranggapan bahwa alasan Argentina memilih untuk berperang dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin berkembang. Dari sini terlihat bahwa kepentingan politik penguasa sangat kental dalam pengambilan keputusan untuk berperang.

Serangan Argentina juga dilakukan karena perhitungan jarak antara Malvinas/Falkland - Argentina dan Malvinas/Falkland - Inggris. Jarak yang jauh antara Malvinas/Falkland – Inggris membuat Jenderal Galtieri yakin bahwa Inggris tidak akan bersusah payah untuk menanggapi pendudukan Malvinas/Falkland dengan kekuatan militer ditambah bahwa Malvinas/Falkland bukanlah daerah yang strategis bagi kepentingan Inggris karena posisi, kondisi, dan sumber daya alam yang tidak menguntungkan. Ditambah lagi kekuatan militer Inggris di Malvinas/Falkland telah mengendur.

Respon Inggris
Kemungkinan pendudukan Malvinas/Falkland oleh Argentina merupakan suatu hal yang diperkirakan oleh Inggris. Hal ini juga diutarakan oleh Major Darren More dalam jurnalnya menyebutkan bahwa berbagai komite pertahanan Inggris mengakui bahwa penyusutan kekuatan Inggris berarti bahwa Malvinas/Falkland tidak memiliki pertahanan sehingga akan sangat mudah bagi Argentina untuk menduduki Malvinas/Falkland dengan kekuatan militer. Dari situ dapat dilihat bahwa Inggris secara sadar menurunkan kekuatannya, namun kondisi dalam negeri Argentina sangatlah buruk dan ditambah kenyataan bahwa Inggris merupakan negara tujuan ekspor produk pertanian Argentina serta merupakan salah satu importir persenjataan militer Argentina, agaknya Inggris menganggap bahwa Argentina bukanlah sebuah ancaman yang berarti dan kemungkinan Argentina untuk merebut Malvinas/Falkland sangatlah kecil. Namun, perhitungan tersebut ternyata meleset.

Keputusan Inggris menanggapi serangan Argentina dengan serangan balasan menurut tidak bisa lepas dari andil Margareth Thatcher sebagai perdana menteri Inggris saat itu. Diplomasi tidak menjadi prioritas utama karena menganggap pendudukan itu merupakan pelanggaran keras terhadap kedaulatan Inggris dan pada saat itu pemerintahan Thatcher juga tengah mengalami penurunan popularitas di Inggris sehingga penggelaran kekuatan militer Inggris di Malvinas/Falkland merupakan kesempatan yang bagus bagi Thatcher untuk meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan umum di Inggris pada tahun 1983.

Ninok Leksono dalam Teropong Kompas menyebutkan bahwa Thatcher berusaha untuk membela hak kedaulatannya dengan menegaskan bahwa kedaulatan didasarkan pada hak penentuan nasib sendiri bagi warga Malvinas/Falkland yang beretnik Inggris. Namun disisi lain ia juga menyebutkan bahwa pada saat itu Inggris sedang memerlukan alat pemersatu ketika negara tersebut sedang dirundung kesulitan akibat kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintahan Konservatif. Major Darren More sendiri dalam jurnalnya menyebutkan bahwa tindakan yang diambil oleh Inggris mencerminkan kegagalan politik dan diplomasi dalam penyelesaian perselisihan panjang dengan Argentina menyangkut Malvinas/Falkland dan pengiriman pasukan militer Inggris merupakan pengalihan perhatian publik terhadap kegagalan tersebut.

Pengaruh AS
Amerika Serikat merupakan tokoh lain yang ternyata cukup berperan dalam pecahnya perang Malvinas/Falkland. Argentina mengklaim bahwa AS tidak akan ikut campur dalam tindakan Argentina terhadap Malvinas/Falkland. Namun, perhitungan Argentina tersebut ternyata meleset. Amerika ternyata lebih memihak Inggris dan bahkan memberikan bantuan kepada Inggris dalam mengambil alih kembali Malvinas/Falkland dari tangan Argentina dalam bentuk intelijen dan material. Pengaruh AS terhadap organisasi negara-negara Amerika dan Amerika Latin yang pada dasarnya mendukung Argentina membuat anggota organisasi tidak bisa mengambil langkah konkret. Inggris juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Eropa pada umumnya. Misalnya Perancis yang mengembargo senjata ke Argentina sehingga kemampuan militer Argentina terpangkas drastis. Hal tersebut jelas membuat Argentina yang berharap adanya persatuan sesama warga hemisfer (selatan) di pihak AS atau sekurang-kurangnya sikap netral sangat kecewa dengan tindakan AS.

Salah Perhutungan
Perang Malvinas/Falkland merupakan perang yang sarat dengan kepentingan politik penguasa. Namun perang ini tidak mungkin tercetus tanpa adanya kesempatan. Pengenduran kekuatan Inggris di Malvinas/Falkland memberikan kesempatan bagi pihak Argentina untuk melakukan pendudukan atas Malvinas/Falkland. Selain itu, pengaruh tokoh politik sangat berperan dalam pengambilan keputusan untuk berperang maupun keputusan lainnya yang menyangkut dengan konflik tersebut. Perang ini cukup irrational mengingat perbedaan kekuatan yang sangat mencolok diantara keduanya, dimana seharusnya Argentina tahu bahwa kecil sekali kemungkinan untuk menang melawan sebuah negara kolonial yang besar seperti Inggris. Hal ini tentunya dapat timbul karena adanya irrational actor yang berperan dalam pengambilan keputusan ini.

Kondisi ini oleh Jorge Luis Borges, seorang kolumnis Argentina digambarkan sebagai ”dua orang buta yang memperebutkan sisir”. Memperbutkan Falkland/Malvinas adalah sebuah bentuk representasi ego mengalahkan perhitungan-perhitungan rasionalitas. Konteksnya, Argentina pada zaman itu relatif sedang mensejajarkan dirinya dengan negara-negara Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam konteks itu, mengembalikan Malvinas adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan harga diri bangsa.

Perang Malvinas/Falkland juga tercetus karena adanya kesalahan perhitungan dari pihak Argentina maupun pihak Inggris, serta adanya pengaruh AS pada keduanya. Pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya pihak yang kalah tetapi juga pihak yang menang, namun yang diuntungkan adalah segelintir kecil tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa ini.

DAFTAR PUSTAKA
Ninok Leksono.Teropong:Kenangan 25 Tahun Perang Malvinas.Senin, 28 Mei 2007. http://202.146.5.33/kompas-cetak/0705/28/teropong/3559326.htm
Major Darren Moore. Rear Admiral Woodward: Political Influences during the Falklands War. Australian Defence Form Journal: Journal of Profession of Arms.

Yang Satu Ini

2011-01-13T23:49:00.001+07:00

Untuk yang satu ini,
Aku tidak mau seorang pun mengajariku
Apalagi memaksakan standarnya untukku

Dan menganggap aku sama dengannya

Untuk yang satu ini,
Tiada logika yang utama
Karena itu bukan urusan raga

Untuk yang satu ini,
Hanya tatapmu yang kurasa
Senyummu saja yang kupercaya
Dan hati adalah rajanya

Revolusi dari Jalan Raya

2011-01-10T17:57:00.003+07:00

Lama aku sudah memperhatikan bahwa di Jakarta akhir-akhir ini, banyak terlihat angkot (angkutan kota) hilir-mudik tanpa penumpang alias kosong. Masalahnya bagiku menjadi sederhana, kredit motor murah dan banyak yang memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan. Motor menjadi pilihan warga Jakarta menghidari kemacetan dan mempercepat perjalanan. Angkot pun berangsur-angsur ditinggalkan penumpangnya. Termasuk aku.

Kemarin, aku sendiri ingin kembali naik angkot dan bus kota. Aku ingin menjumpai pengamen-pengamen terminal, ingin membaui keringat penumpang, mengamati para pedagang asongan lengkap dengan khas cara mereka menawarkan barang dagangannya.

Bus kota ekonomi kunaiki. Aku duduk di bangku paling depan di dekat pintu masuk. Sebuah buku yang kubawa kucoba buka. Di sampingku, terdapat seorang laki-laki usia empat puluh tahunan. Dia membelli sebuah jeruk seharga seribu rupiah. Ketika dia menguliti jeruk itu, dia menawariku jeruk itu. Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Kuputuskan untuk melanjutkan lagi membaca buku.

Menaiki bus kota itu tidak sekadar mengantarkan aku ke sebuah kota di mana gadis batas senja berada, namun lebih dari itu bus kota itu telah mengajak aku berjalan-jalan kembali ke laluku. Buku yang kubaca menjadi semacam kertas kosong yang tak jelas susunan hurufnya. Anganku mulai berlari, menyusuri ruang-ruang nostalgia. Aku masih ingat persis perjalanan seperti ini dulu kulakukan hampir setiap hari.

Tujuh tahunan yang lalu, perjalanan ini biasa-biasa saja. Bagiku dulu, bus kota adalah tempat pertaruhan peruntungan. Jika nasib baik bisa dapat tempat duduk atau tidak kena macet, jika sedang sial, terbaliklah semuanya. Dan tujuh tahun itu hampir mengubah segalanya. Kini, seolah saja 'nasib' para penumpang bus relatif sama. Mereka tiap hari harus menjalani laku tapa di jalan raya. Ada semacam kesialan tanpa henti. Jalanan macet tidak sekadar pagi atau sore hari saat orang sibuk berangkat atau pulang kerja. Pilihan keluar dari persoalan ini pun tidak diselesaikan secara bersama-sama oleh sesama warga penumpang bus. Meski tiap hari mereka -mungkin- bertemu di jalan, namun pertemuan itu tidaklah disertai dengan sapaan, rasa ingin mengenal dan lebih jauh lagi, ingin bekerja bersama. Sisi egois setiap penumpang dan mencurigai penumpang lain terkesan lebih mendominasi.

Ketika masalah kemacetan itu menjadi semakin akut dan menimpa mereka bak persoalan banjir ibukota, mereka menunjukkan siapa dirinya dan keluarlah sifat aslinya. Memilih mencari jalan selamat bagi dirinya sendiri. Kolektivitas ditinggalkan. Rasa kebersamaan sebagai sesama penumpang membumbung bagai asap hitam dari lubang kenalpot bus kota. Jika memiliki uang lebih, mereka akan mencari kredit mobil, dan atau motor. Celakanya, jalan keluar ini adalah menjadi satu-satunya jalan yang diyakini bisa menyelamatkan persoalan transportasi masing-masing orang.

Jika saja ada komunikasi dan forum antarpenumpang, bisa saja persoalan kemacetan di Jakarta bisa bersama-sama digugat. Solusi mencari moda angkutan massal bisa terus diserukan. Proyek monorail yang teronggok bisa kembali menjadi pusat perhatian. Dan kritik atas tarif toll yang terus meningkat bisa dilemparkan kepada perusahaan pengelola jasa jalan toll. Jalan bebas hambatan yang seharusnya menjadi solusi dari persoalan kemacetan, menjadi persoalan tambahan ketika jalan itu meningkatkan tarifnya dan tak ada bedanya dari jalan raya biasa.

Jika ada forum antarpenumpang, pengguna jalan raya, bisa-bisa akan muncul satu demonstrasi massal untuk persoalan ini. Namun bisa saja bagi orang-orang yang sudah jengkel karena kesialan tanpa henti di jalan raya ia temui, apresiasi kemarahannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi, gerbang-gerbang pintu toll akan dirusak atau bahkan dibakar massa.

Rasanya, jika para penumpang atau pengguna jalan memiliki sedikit saja komunikasi antarsesama pengguna jalan, bisa-bisa revolusi untuk perbaikan Indonesia dimulai dari jalan raya.

Aneh memang, sampai saat ini, tiada satu orang atau lembaga yang menggugat institusi pengelola jalan tol. Mekanisme hukum seperti class action sebenarnya pun bisa ditempuh. Mengapa hal ini tidak bisa dilakukan? Padahal, berapa ribu sarjana hukum tinggal di Jakarta? Berapa ribu aktivis sosial? Berapa juta pengguna jalan? Dan berapa triliun keuntungan yang telah masuk kantong para pengelola jalan toll?

Anganku harus berhenti sampai di sini. Tempat yang kutuju sudah menyapa. Hanya dia yang tampak sama, baik rupa maupun sapa ramah orang-orangnya.

Yes We Can

2011-01-07T02:39:00.001+07:00

Dinamika hubungan internasional pasca perang dingin berakhir menjadi semakin rumit dipelajari. Konstalasi kekuatan internasional menjadi bahan studi banyak sekali ilmuan hubungan internasional. Francis Fukuyama menandai runtuhnya Uni Soviet sebagai “The End of History”. Persoalan-persoalan lama seolah belum terjawab, muncul persoalan baru yang tidak kalah kompleks, seperti: globalisasi, persoalan kerusakan lingkungan hidup, perubhan iklim, kelaparan, sampai persoalan terorisme global.

Fenomena perebutan ‘tahta’ superpower juga menarik untuk diikuti, mulai dari bersatunya UE, kebangkitan China, tumbangnya G-8, sampai munculnya fenomena kuda hitam BRIC dalam sistem internasional bernama G-20. Pertanyaannya kemudian, apa wujud dari sistem internasional saat ini? Apakah uni polar atau multi polar? Benarkah AS pasca krisis finansial global tetap menjadi satu-satunya superpower? Dan siapa yang akan menjadi aktor berpengaruh dalam dalam kurun waktu 10 tahun mendatang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja sudah banyak ahli yang mengulasnya melalui buku-buku maupun melalui kajian dalam jurnal-jurnal ilmiah. Namun pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mencoba melakukan analisis siapa aktor yang akan memainkan peran penting dalam satu decade ke dapan.

Pemain lama seperti AS tetap menjadi pusat kajian, sementara pesaing-pesaing baru juga penting untuk diperhatikan dengan seksama. Menggunakan perspektif neorealisme serta menggunakan level analisis state, makalah ini akan mencoba membuat prediksi aktor yang akan menjadi kampiun pada satu dekade ke depan beserta analisisnya.

Headly Bull dalam The Great Power and International Order, konsep baru “super power” bagaimanapun tidak menambah apa-apa dari konsep yang lama “Great Power”. Adalah suatu kesalahan untuk mendefinisikan “kekuatan besar” / “super power” dengan posisi strategi kekuatan nuklir. Kemudian, siapa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai kekuatan besar sekarang?

Masih dalam The Great Power and International Order, kriteria pertama adalah perbandingan status; kedua adalah dengan memiliki kekuatan militer yang baik; ketiga kontribusi dari kekuatan besar terhadap tatanan internasional beranjak dari fakta kekuatan yang tidak setara antara negara-negara yang membentuk sistem internasional. Keempat, karena negara tidak setara dalam kekuatan, isu internasional tertentu diselesaikan sebagai konsekuensi, keinginan dari negara tertentu (yang lemah) dapat dalam prakteknya ditinggalkan, dan kehendak/ keinginan dari negara (yang lebih kuat) dianggap sebagai isu yang sangat relevan. Kelima, ketidaksetaraan dalam bidang kekuatan negara telah mempunyai pengaruh, menyerdehanakan pola hubungan internasional, memastikan beberapa negara akan berjaya sedangkan yang lain akan redup, konflik tertentu akan membentuk motif politik internasional sedangkan yang lain akan terbenam.

Terakhir, kekuatan besar berkontribusi terhadap tatanan internasional dalam dua jalan: dengan cara mengelola hubungan yang satu dengan yang lain, dan dengan mengeksploitasi lebih besar dengan cara untuk mengalihkan tingkat arah pusat kepada urusan masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Kedua peran atau fungsi saling berhubungan dan sulit untuk memisahkan realitas sejarah, langkah dan kekuatan besar untuk mengatur hubungan antara satu dengan yang lain mengarah secara langsung untuk berusaha menyediakan arah pusat atau mengatur urusan masyarakat internasional sebagai keseluruhan.

I. Persepktif Neorealisme

Neorealisme memandang keamanan internasional bersifat anarki karena memang struktur internasional yang terdiri atas negara-negara yang berdaulat, dan tidak ada pemerintahan dunia. Sehingga, neorealisme menekankan studinya pada struktur sistem dan distribusi kekuasaan. Karena lahir merevisi realisme klasik, neorealisme memandang aktor-aktor kurang begitu penting sebab struktur anarki inilah yang memaksa mereka beraksi dengan cara-cara tertentu. Struktur atau sistem internasional beserta efeknya, pada dasarnya adalah faktor utama yang menentukan tindakan.

Dalam buku Man, the State, and War, Kenneth Waltz mendefinisikan anarki sebagai sebuah kondisi atas kemungkinan untuk atau penyebab yang memungkinkan terjadinya perang, memperdebatkan bahwa “perang terjadi karena tidak ada yang mencegahnya”. Anarki mungkin bertahan karena negara-negara ingin mempertahankan sifatnya yang otonom. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan kritik Alexander Wendt –seorang konstruktivisme– terhadap Waltz. Anarki menurut Wendt adalah apa yang negara-negara buat sendiri.

Waltz berpendapat perhatian mendasar negara-negara adalah keamanan dan kelangsungan hidup. Ia juga menganggap bahwa masalah utama konflik negara berkekuatan besar adalah perang, dan tugas utama hubungan internasional –di antara negara-negara berkekuatan besar– adalah perdamaian dan keamanan.

Fokus Waltz dalam neorealismenya adalah bagaimana menciptakan sistem atau mengoperasikan sistem. Berbeda dari Morgenthau yang banyak mengupas sifat alami manusia, khususnya pemimpin negara, Waltz memandang pemimpin negara adalah sekadar tawanan dari struktur sistem negara dan logika determinasinya yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Argumen ini pada dasarnya merupakan teori determinis di mana strukturlah yang menentukan kebijakan.

Fungsi Dasar Negara Sama

Bentuk dasar struktur hubungan internasional menurut Waltz adalah anarki yang tersebar di antara negara-negara. Negara-negara, serupa dalam semua fungsi dasarnya –disamping perbedaan budaya, ideologi, atau konstitusi, atau personal, mereka harus menjalankan tugas-tugas dasar yang sama. Semua negara harus mengumpulkan pajak, menjalankan kebijakan luar negeri, dan sebagainya.

Karena sifatnya yang sama-sama berdaulat, maka menurut Waltz, masing-masing Negara secara formal “sama terhadap yang lain. Tidak ada yang berhak memerintah, tak ada yang perlu dipatuhi”. Dalam hal ini, norma tentang kedaulatan negara seimbang. Bagi Waltz, semua negara adalah sederajat hanya dalam arti legal-formal. Mereka tidak sederajat, bahkan jauh berbeda dalam hal isi atau material.

Fungsi Negara dalam hubungan internasional adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, juga menjadi salah satu kajian Waltz. Bedanya, jika Morgenthau percaya bahwa para pemimpin negara merasa wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan nasionalnya, maka hipotesis neorealisme Waltz berkata bahwa setiap pemimpin akan selalu melakukan hal itu secara otomatis.

Konstalasi Dunia Dilihat dari Power

Waltz dalam bukunya The Theory of International Politics (1979) memberikan penjelasan ilmiah tentang sistem politik internasional. Pendekatannya dipengaruhi oleh model ekonomi positivis. Teori terbaik dalam Hubungan Internasional menurut Waltz, memfokuskan dirinya pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang saling berinteraksi, dan pada kesinambungan dan perubahan dalam sistem

Bagi Waltz, sistem internasional terdiri dari sejumlah kekuatan besar, setiap kekuatan itu mencari cara untuk tetap hidup. Dikarenakan sistem internasional bersifat anarki (tidak ada otoritas sentral yang melindungi suatu negara dari negara lain), setiap negara harus tetap survive dengan caranya masing-masing.

II. Analisis

Jika menggunakan pendekatan neorealist, maka konstalasi sistem internasional akan dilihat dari power. Untuk itu, bagaimana kemungkinan AS ataupun China akan mengisi ruang yang sifatnya anarki tersebut.

AS - China

Naiknya Obama sebagai presiden ke-44 AS akan sangat mempengaruhi masa depan AS. Meski langsung mendapatkan hadiah nobel perdamaian, Obama pada saat yang sama harus menelan pil pahit pada awal karirnya sebagai Presiden AS - mewarisi dosa-dosa pendahulunya George W. Bush - karena Obama harus menyelesaikan morat-maritnya perekonomian AS pasca krisis financial global, pemulihan kemanan di Iraq, dan Afganistan, serta persoalan jaminan kesehatan sebagai pemenuhan janji kampanyenya.

AS sebagai Land of Hope, tentu saja memiliki sejarah panjang sebagai kampiun dunia. Pax Americana dapat terjadi dikarenakan oleh kuatnya ekonomi dan kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi juga oleh beberapa pemikiran seperti: perdagangan bebas, Wilson liberalism, dan lembaga-lembaga multilateral. Meski sedang mengalami krisis, kepemimpinan AS di Asia misalnya, diperoleh dari berbagai sumber, bukan hanya dari militer dan bantuan ekonomi, tetapi dari peran geoplitik AS. Alasan untuk menahan kehadiran AS di Asia karena hampir semua negara di Asia menerima Washington sebagai penjamin ketentraman di Asia. Berkembangnya negara-negara di Asia, bukan merupakan suatu ancaman bagi AS, tetapi merupakan sebuah opurtunitas.

Belum lagi jika dikaji bagaimana nasionalisme warga Negara AS yang kini sudah semakin mapan. Dalam bukunya the Next American Nation, Michael Lind menjelaskan secara rinci tahap-tahap menuju sebuah bangsa besar bernama Amerika. Dimulai pertama dari sejarah nasional Anglo-American yang menempatkan kaum protestan di Amerika Utara sebagai homeland-nya; kedua, sejarah Euro-American adalah formasi baru kulit putih berkat percampuran antara orang-orang kulit putih Kristen hasil percampuran Anglo-American dan imigran dari Eropa. Metafora melting pot kerap digunakan dalam percampuran ini; ketiga adalah fase revolusi hak sipil yang dimotri oleh Martin Luther King Jr., tahun 1960-an. Serta kini, Lind menggambarkannya adalah transisi sebelum generasi keempat yakni fase liberal nationalism. Kemenangan perjuangan revolusi hak sipil menanggalkan konsep melting pot karena pemahaman baru bahwa AS seperti sebuah mozaik teridiri atas 5 ras; kulit putih, kulit hitam (African-Americans), Hispanik, Asian dan Kepulauan Pasifik, dan penduduk asli AS. Dengan naiknya Obama sebagai Presiden pertama berkulit hitam, hal ini dapat mendorong terjadinya matafor melting pot jilid II yang lebih dasyat karena akan menyatukan warga AS apa pun latarbelakang, warna kulit, dan status sosialnya. Namun, dengan kapasitas yang dimiliki Obama ini akankah mampu mengembalikan kekuatan AS sebagaimana sebelumnya? Ataukah China yang berikutnya akan menggantikan AS sebagai sebuah hegemon dunia?

Jawabannya belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan beberapa berita terakhir mengenai AS, meskipun saat ini AS tengah tertimpa krisis keuangan yang cukup parah, tampaknya AS sendiri enggan untuk mundur dari kancah kekuataan dunia dan mengakhiri hegemony-nya atas negara-negara lain di dunia. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan AS di Irak dan Afganistan. Selain sibuk mengembalikan keadaan ekonominya, AS sendiri berusaha untuk tidak tidak terdominasi oleh China. Hal ini dapat dilihat dari sinyal-sinyal peringatan yang seringkali diberikan AS pada China maupun pengambilan sejumlah langkah yang dinilai dapat membendung kekuatan China, misalnya dengan memberikan sejumlah kritik pada China, menjalin kerjasama nuklir dengan India, segera memperbaiki kerjasama militer dengan Rusia setelah sempat terhembus kabar bahwa China akan menjalin kerjasama militer dengan Rusia, dan lainnya. Kemungkinan China menggantikan AS sendiri sampai saat ini masih diragukan oleh banyak pihak. Pei mengatakan bahwa China sedang mengarah pada pengambilalihan kedudukan Jepang sebagai negara ke dua terbesar di dunia tahun ini. Hal ini dikarenakan GDP Asia sendiri apabila dijumlahkan masih terpaut jauh apabila dibandingkan dengan AS. Antara China dan Jepang sendiri besaran GDP keduanya pada tahun 2008 hanya terpaut 0,26 triliun dolar AS, dimana GDP China sebesar 4,42 triliun dolar AS dan Jepang sebesar 4,68 triliun dolar AS. Pedapat ini didukung pula oleh komentar Yoshikami yang mengatakan meskipun China bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan konsumsi internalnya, namun pastinya China masih bergantung pada perbaikan dalam konsumsi global yang dipimpin oleh AS. Yoshikami juga mengatakan bahwa laporan-laporan terkini memperkirakan bahwa AS akan bangkit kembali dari resesi.

U.S. GDP Gross Domestic Product Forecast

Billion US Dollars. Annual Rate Seasonally Adjusted.

Month	Date	Forecast Value	50% Correct +/-	80% Correct +/-
0	Oct 2009	14,261.2	0	0
1	Nov 2009	14,261	45	101
2	Dec 2009	14,261	55	124
3	Jan 2010	14,221	63	140
4	Feb 2010	14,221	68	153
5	Mar 2010	14,221	73	163
6	Apr 2010	14,307	77	173
7	May 2010	14,307	81	181
8	Jun 2010	14,307	84	188

Updated Monday, November 30, 2009 , http://forecasts.org/gdp.htm

India

India adalah negara lainnya yang menderita dampak terkecil dari krisis keuangan global setelah China. Negara yang tidak diperhitungkan sebelumnya ini justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meskipun dengan adanya krisis keuangan global. Dengan pertimbangan bahwa kekayaan adalah fondasi dari kekuatan militer, maka India merupakan salah satu negara yang mempunyai prospek yang cukup cerah ke depannya.

Per September 2009, ekonomi India tumbuh sebesar 7,9%, angka yang jauh dari perkiraan berbagai kalangan dan polling yang dilakukan oleh kantor berita Reuters, yakni sebesar 6,3%. Dalam dua dekade terakhir, ukuran kelas menengah telah meningkat empat kali lipat (hampir 250 juta orang), dan 1 persen dari orang miskin India telah melewati garis kemiskinan setiap tahunnya. Pada saat yang sama, pertumbuhan penduduk telah melambat dari laju bersejarah 2,2 persen per tahun menjadi 1,7 persen saat ini, yang berarti bahwa pertumbuhan telah membawa pendapatan per kapita besar keuntungan, dari $ 1.178 menjadi $ 3.051 (dalam hal paritas daya-beli) sejak tahun 1980.

Selain itu, sebagaimana China, India juga memiliki pola ekonomi yang unik, dimana India lebih bergantung pada pasar domestik daripada ekspor, konsumsi daripada investasi, servis daripada industri dan teknologi canggih daripada manufaktur berketerampilan rendah. Hal inilah yang menyebabkan kami berpikir bahwa India mungkin saja menjadi aktor selanjutnya yang akan muncul setelah Cina. Seperti halnya Balaam dan Veseth kemukakan bahwa idealnya, negara yang aman adalah negara yang paling kecil tingkat dependency-nya terhadap negara lain.

Namun sayangnya India pada saat ini masih terkendala pada masalah kemiskinan dan juga persebaran kemakmuran yang tidak merata sehingga jurang antara si kaya dan si miskin masih sangat tinggi. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang besar, meskipun populasi merupakan salah satu sumber dari kekuatan, namun jumlah populasi yang besar dan miskin adalah masalah lain. Selain itu, agaknya India juga masih didominasi oleh AS sehingga jalan India untuk mendekati As agaknya masih sangat panjang.

III. Kesimpulan

Konstelasi dunia pasca menurunnya hegemoni AS tampak menunjukkan ke arah datangnya multipolaritas. Hal ini dapat dilihat dengan mulai munculnya negara-negara lainnya yang berjuang untuk menggantikan posisi AS sebagai hegemon dunia, antara lain China dan India. Namun, AS sendiri tampaknya tidak bersedia untuk mundur dan berjuang keras untuk mempertahankan posisinya. Berdasarkan data dan pendapat dari beberapa ahli diperkirakan bahwa AS akan kembali memegang kekuasaannya atas dunia meskipun akan terus dihambat oleh langkah negara lain yang mengincar kedudukan sebagai hegemon dunia. Namun, tampaknya pengaruh AS yang telah bercokol sekian lama agaknya memang sulit untuk dihilangkan dan AS sampai saat ini masih terus mempertahankan pengaruh tersebut atas negara-negara di dunia.

Naiknya Obama sebagai Presiden pertama berkulit hitam bukan tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika Obama menjalankan kepemimpinan partisipatif dengan slogannya Yes, We Can berhasil mengajak semua pihak menuju keadilan, persamaan dan kesejahteraan akan semakin membuat proses menjadi Amerika sebagai satu bangsa besar.

AS memiliki seluruh elemen-elemen dasar dari kekuatan yang belum bisa disaingi oleh negara mana pun di dunia. Elemen-elemen itu antara lain; kekuatan militer, ekonomi, populasi, letak geografi, sumber daya alam, ideologi, sistem sosial dan politik, dan kemampuannya membuat diskursus publik. (Vera Ariyani dan Awigra)

Daftar Pustaka

- Alexander Wendt, Anarki adalah apa yang negara buat: konstruksi social terhadap kekuasaan politik

- Minxin Pei, Think Again : Asia’s Rise, “China Will Dominate Asia”, 2009.

- Akhir 2009, China Diprediksi Gantikan Posisi Jepang, www.kompas.com

- Michael A. yoshikami, Yoshikami : US and China – Mutual Dependency, www.cnbc.com

- John J. Mearsheimer, Anarchy and the Struggle for Power, 2001.

- Syamsul Ashar. Pertumbuhan ekonomi 2009 : Ekonomi India Tumbuh 7,9%, www.kontan.co.id

- Gurcharan Das, India Model, http://www.foreignaffairs.com/.2006

- Robert Jackson & Georg Sorensen, Introduction to International Relations, Oxford University Press, 1999

- http://www.musicloversgroup.com/

David n. Balaam, Michael Veseth, Introduction to International Political Economy,1996.

A Military Buildup Phenomenon on East Asia: Indirect Balancing for “Self Help” System

2011-01-06T14:36:00.004+07:00

by Daniel Awigra

East Asia is the most dynamic and fastest growing region[1]. As an economic promising region, East Asia still has a serious problem on its security aspect. The tension between Japan and China, Japan and North Korea, China and ASEAN’s countries on South China Sea, China and Taiwan still on the dynamic position; up and down.

It was a very recent phenomenon a month ago in the East Asia. Two cases have been increased in the same time. Those cases are conflict between China and Japan on Senkoku islands (Japanese term) or Diaoyu islands (Chinese term), and the friction between China, Taiwan and four ASEAN members; Malaysia, Brunei, Vietnam, and Laos on Spartly and Paracel Islands. Both of two conflicts have the same similarity, that is, China as the most important actor and China has been increased it aggressively.

To Japan, China spread this conflict not only to territorial problems, but also to linkage to economic problem. China warns to limit mineral export to Japan and this warning made instability on the industrial based on technology society in Japan.

With the four ASEAN’s members, China has kept fight to claim that Spartly and Paracel islands are belong to China as China’s historical claim. And China didn’t want to solve this problem on ASEAN level. China wants to solve with bilaterally way. Those conflicts, by nature, ‘invite’ U.S to intervene. The United States also played a significant role in the Diaoyu/Senkaku territorial disputes between China and Japan, at least at the initial stages. Even the current US position regarding this dispute remains ambiguously neutral. The historical fact is that when the United States returned Okinawa to Japan in 1971, the Diaoyu/Senkaku islands were included in the package.[2]

China's primary claim has been that the Diaoyu/Senkaku islands are Chinese territory and should be returned. At the same time, Deng Xiaoping raised two points regarding this issue. First, he presented the idea of gua qi lai, meaning that the issue should be shelved for the time being, leaving it to future generations to resolve. Second, Deng suggested gongtong kaifa, which meant that China and Japan could develop the islands' natural resources jointly, thereby shelving the sovereignty dispute for the time being.[3]

From this phenomenon it can be read as the obstacles to those countries on making stability in East Asia. This is a very complex problem when the scholars want to explore much about East Asia.

Like a ‘paradox’, on the one hand, China and some countries (Japan, South Korea) have signed some agreements on economic, politic, and security with ASEAN, and especially China signed a Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. It means that China is going to be an active actor on making stability in East Asia on building regional multilateral institutions that serve to regulate exchanges, develop norms, and create regional identity. However, on the other hands, some countries on the region have made the military build-up policy rapidly.

The questions are how to explain clearly this phenomenon in East Asia? Is this small incidents in East Asia are bound to effect the stability and security of the region? And how those countries face China? This paper is trying to answer those questions.

China’s factor

On East Asia, almost every country is coming up with the military build-up project until 2050. Even though, China is the greatest power in this region. If we want to see the power distribution on East Asia, we can learn quickly from the historical side.

The historical background shows that during the Cold World’s era the real war happened in Asia (Korean’s and Vietnam’s war). North and South Korea are located in Northeast Asia, and Vietnam is located in Southeast Asia. Following what will happen in this regional level is a very challenging study. However, we have to see at least two important foundations: economy and security.

Both southeast and northeast Asia have different history after World War II. Southeast Asia countries have faced the common challenge during Cold War and they have made a new regional architecture forum, named ASEAN. However, Northeast Asia has failed to build any sub-regional institution; it has made somewhat more progress with broader institutions. Northeast Asia is still under the Cold War’s shadow. Northeast Asia still has North Korea nuclear crisis, Taiwan straits problem, and the competition between Japan and China.

Besides, the raise of China is the most fantastic world’s phenomenon. In January 2006, the People’s Republic’s of China gross domestic product (GDP) exceeded that of Britain and France, making China the world’s fourth-largest economy. In December, it was announced that China replaced the United States as the world’s largest exporter of technology goods. Many experts predict that Chinese economy will be second to the United States by 2020, and possibly surpass it by 2050[4].

Meanwhile, China has achieved a spectacular economic performance since 1978 when China began its reforms and Open Door economic policy, sustaining high growth rates (even with the slowdown from 11-12 per cent to 7-8 per cent since 1998), and escaping the Asian economic crisis of 1997-98. This expansion has greatly increased China's influence in regional and global affairs[5].

The rise of China spread out its influences to Southeast Asia. China has made some meetings to prepare on joining economy cooperation between China and ASEAN. On 2000, China wanted to support ASEAN. Premier Zhu Rongji expressed his government’s intention to positively participate in the process of regional cooperation. In a separate meeting during the summit, he suggested the idea of free trade between China and ASEAN.

ASEAN

The rise of China from ASEAN’s perspective is the major factor to analyze the stability on East Asia. ASEAN contributes at least in two important aspects; consists of the building of ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Regional Forum (ARF). AEC in 2015 has been signed by 10 ASEAN countries at the 13th ASEAN summit on November 2007 in Singapore. The purpose of AEC is to achieve regional economic integration so that ASEAN becomes a single market and production area. There are 5 pillars reinforcement performed from the economic side, which are; the free flow of goods, services, investment, skilled labor and more freely capital flows. All of these pillars are implemented gradually in accordance with the strategic schedule which has been agreed together. In general, since 2008 AEC has gradually liberalized each pillar. The stages are monitored by the ASEAN mechanism scorecard.

On the other hand, ARF has a vision; promoting peace and security through dialogue and cooperation in the Asia Pacific. It means ARF is ready and has a chance to cooperate with other countries in Pacific including Japan, South Korea and China.

ASEAN actually is still under the ‘shadow’ of U.S influences both on economic and security aspects. U.S has a close relationship in almost every ASEAN’s member. As the result, the if China will threat ASEAN, it is impossible if U.S keep silence.

China-U.S relationship

The willingness of China to spread its influence (soft power) in Southeast Asia (ASEAN) could be seen as a light in the darkness for some ASEAN’s countries. China is starting to open its politic and economic foreign policy. And at least, for some ASEAN countries, it can be assumed that China needs ASEAN or at least, China will not become a threat. However, it will be different when we look at the U.S site.

Not just in economic aspect, China also strengthens its military buildup. China adopts an increasingly assertive stance on the regional stage; it will undoubtedly heighten perceptions of threat among policymakers in Washington. China has developed close economic relation with oil-rich countries such as Sudan, Iran and Venezuela which are viewed with strong suspicion by the United States. These relationships raise the potential for China’s geopolitical interests to clash with the United States[6].

China has a political plan to be a great power in the world. It means that it will be a challenge to U.S. The same interest for their energy security agenda in Balkan will make the bad tamper over both China and U.S. How to solve North Korea Nuclear crisis, and how to “manage” Southeast Asia are the other problems.

Mixin Pei argued, even though China has upgraded their military forces, but still, China’s forces only 1/3 from the U.S. “With the economic growth like this moments, it need 77 years latter to be equal with U.S gross domestic product”.

However, the fact is, deficit trading from U.S to China has made U.S changed its economic foreign policies. U.S also worried with the actual price of Yuan (China’s currency). China also bought U.S foreign exchange reserves $ 1,8 billion.

Therefore, if U.S. perceives China as a competitor; it may eschew minilateral forums in favor of broader cross-regional ones where China’s influence can be diluted. If, on the other hand, bilateral relationship between China and the U.S. get warmer Washington may play a larger role in creating and strengthening regional security organizations to share the burden with Beijing[7].

It’s could be read that China will challenge the status quo. As Evelyn Goh[8] said why East Asia has enjoyed the relative stability on post cold war? The answer is so simple, she said that it was just because the dynamics of the great powers. China didn’t want to challenge the status quo. Perhaps, from this new phenomenon (Diaoyu/Senkaku crisis), it could be read as the change of China’s position on East Asia.

Japan-U.S relationship

In general, both the United States and Japan view their alliance as the central point of their Asian policies. This position has been a clear landmark since 1945, the beginning of the American occupation of Japan, which was further confirmed in 1952 when the US-Japan Security Treaty was signed. According to Kenichi Ito, a Japanese professor of international relations, contemporary US-Japan relations can be divided into six stages: first, initial friendly relations (1853-19Q5); second, confrontation and conflict (1905-41); third, the war period (1941-45); fourth, the occupation period (1945-51); fifth, the Cold War alliance (1951-96); and finally, the post-Cold War alliance (1996-present)[9].

Northeast Asia has been dominated by U.S in Asia Pacific since 1950s (San Francisco System including Japan, South Korea, and US relationship). The failure of this system made Japan and South Korea built their economy and security by themselves. There are so many actions campaigning anti-US sentiment in South Korea and Japan.

When the problem on Diaoyu/Senkaku was rising up, it was easy for Japan to invite U.S to balance China. As the result, from this conflict, some Japanese people protested to their government to change the article 9, the so-called “peace clause” on Japanese constitution. Like Goh said, that Japan is doing indirect balancing against potential Chinese (or other aggressive) power by facilitating the continued U.S. security commitment to the region[10].

Japan is in the difficult position. In general, both United States and Japan view their alliance as the central point of their Asian policies. This position has been a clear landmark since 1945, the beginning of American occupation of Japan, which was further confirmed in 1952 when the US-Japan Security Treaty was signed.

Japan-China relationship

Historical rivalries have helped to foster threat perceptions on both sides, inhibiting the formation of any robust security institution in Northeast Asia. Similarly, the relationship between India and Pakistan is the key to the sub regional order in South Asia, and more broadly its relationship with the rest of Asia[11].

The architecture

Evelyn Goh said East Asia has enjoyed relative peace after the Cold War when the great power like China has chosen not to be aggressive. This great power, however have also been influenced by the regional state actions. Goh, believed that the peace on East Asia can be found partly in great powers dynamics.

However, when China has willingness to grab the Senkoku/Daiyu islands and Startley and Paracel islands, it can be read as the change of power dynamic. Now, China is showing it aggressively. From this situation, the stability of East Asia is in danger.

The rise of China has made some countries in East Asia need to have a good relationship with the other great power, such as United States. This is called by some scholar as the indirect balancing. But in the same time those countries also have made a mutual relationship to China. This is kind of ambiguity. On one hand, the countries need the security guarantee from US on facing China. However, on the other hand they did not want to let China as a single player as a great power in this region

When China has shown the power, and there is asymmetric distribution of power on East Asia, it makes other countries except China doing “Self Help” system to protect their national interest. In other words, the stability on East Asia depends on every single actor on protecting their national interests.

The making process of regionalism depends on three major actors (China, Japan, and the U.S) and its dynamics. Like Vinold mentioned that the rise of China and the resultant triangular relationship among the U.S, Japan, and China[12] is the major aspects to make regionalism in Asia.

The complex balance of power in this part of region does not allow a single pacesetter, thus motivating these major powers to consider sharing (and competing for) regional leadership and influence each other through minilateral economic and security forums, including the ASEAN Plus Three (APT), the East Asia Summit (EAS) and the Northeast Asian Cooperation Dialogue (NEACD).

Complex balancing is about deterrence, but it is combined with the more subtle aims of diluting, mediating, or rechanneling the military capabilities of potentially threatening powers, and persuading them to reassess their interests and thus policies[13].

Southeast Asian regional security strategies disregard the artificial boundaries between military, economic, and political power; ignore the simplistic distinction drawn between engagement and containment or balancing; and fundamentally challenge the assumption that the management of regional order is the business of big players. Complex balancing is to manage regional order rather than to bring about or to forestall a power transition. It is complemented by complex balancing, which is the Southeast Asian version of indirect balancing in bilateral or triangular relations, combined with a more ambitious aim of forging a regionwide balance of inºuence among the major powers using competitive institutionalization and diplomacy[14].

Conclusions

The conflict between China and Japan on Senkoku/Diaoyu islands (Chinese term), and the friction between China, Taiwan and four ASEAN members; Malaysia, Brunei, Vietnam, and Laos on Spartly and Paracel Islands are the sign that China has changed its international security policy.

The dynamics of the great powers in this case appear when China has increased its tamper aggressively and increased its military and defense budget. When China as the great power in East Asia increases its defense budget and being more aggressively, the other countries will follow what China did. This situation could be read by other countries as the real threat.

Like Japan and South Korea which has made closed relations with U.S, ASEAN countries are doing the same. Indirect balance is the way that they still believe on facing China. However, they didn’t want to let China be their enemy. So, the closeness between Japan, South Korea, and ASEAN with U.S could be read as a “self help” system for every country in order to achieve their national interests.

The making process of the regionalism on East Asia will be damage if this conflict could not be reduced. It proofs to the world that realism as a very classic paradigm still exists to analyze the security phenomenon on East Asia. The liberalism concept perhaps exists on the institutionalism on East Asia. However, almost countries also increase their military and defense budget.

The point is for what purpose they have increased their military and defense budget on military build-up project? The answer is to increase the bargaining positions of every country. This bargaining position will be appearing on every meeting during the making process of East Asia to a regionalism.

The dynamics process between China-U.S relations, China-Japan relations, China-ASEAN relations, and the U.S-ASEAN relations are the key to make stability on East Asia. ASEAN and Japan as non nuclear country have to have a guarantee from the other great power. US as the best choice, however, India could be the other option.

On Southeast Asia, especially to ASEAN, the closeness with U.S is not about balancing China and it is not about bandwagoning process. However, the prosess of making the complex balance here in order to achieve the national interest. This complexity, by nature is like the self help on anarchical system.

[1] From 1980-2003, East Asia’s average annual GDP growth was an impressive 9.2% compared to 5.9% for the rest of the world. See: Denis Hew, Economic Integration in East Asia

[2] Quansheng Zhao, The Shift of Power Distribution, Journal of Strategic Studies, 2009. pg. 63

[3] Ibid

[4] Mixin Pei, The Dark Side of China’s Rise. http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=18110

[5] Ibid. pg 50

[6] Vinold K Arggarwal, Asia’s New Institutional Architecture, pg. 84

[7] Vinold, ibid. pg 295

[8] Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia, pg. 113

[9] Quansheng Zao, The shift in power distribution and the change of major power relations, on Journal on Strategi Study. pg. 58

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] Ibid. pg 296

[13] Ibid. pg 146

[14] Ibid. 154

Yang di Borobudur Bukan Patung Budha?

2011-01-06T12:21:00.003+07:00

Borobudur adalah mahakarya nenek moyang orang-orang yang nantinya mendirikan negara bernama Indonesia. Dari sana ada fakta tak terbantah kalau Indonesia pernah berada pada satu pencapaian peradaban tinggi dunia, sebelum kolonialisme datang. Sistem kolonial menjungkirbalikkan posisi Indonesia yang menurut Pramoedya Ananta Toer (alm) dalam kesaksiannya di dalam film dokumenter karay John Pilger berjudul "The New Rulers of the World" kini telah menjadi bangsa budak.

Sebagai mahakarya, Borobudur bukan sekadar bangunan tanpa makna. Bagiku, dia adalah sumber pengetahuan tak bertepi yang terpahat. Celakanya, kini candi itu sedang dimaknai oleh pihak-pihak yang ingin memaksakan keyakinannya dengan cara menyambung-nyambungkan esensi keyakinannya dengan Borobudur.

1 Agustus 2010

Waktu itu aku bersama-sama dengan 30 penulis muda yang sedang mengadakan workshop di Jogja, menyempatkan diri melancong ke Candi Borobudur. Perjalanan tersebut kami percayakan kepada pengelola biro tour partner hotel tempat kami menginap. Selama perjalanan kami di candi itu didampingi oleh seorang guide.

Aku ingat benar namanya Sony. Umurnya kira-kira 40-an tahun. Dia berpawakan gempal dan berkulit coklat terbakar serta memiliki kening yang hitam. Awalnya Sony menjelaskan kalau Borobudur adalah mahakarya jenius para pendahulu pada masa wangsa Sanjaya dan Sailendra, jujur awalnya aku menyimak penuh penjelasan sang guide tentang di mana esensi kejeniusan Borobudur.

Kemudian menjadi aku kaget luar kepalang ketika dari penjelasan matematisnya bahwa Borobudur terdiri dari 7 tingkatan, yang diasumsikan seperti keyakinan umat Islam bahwa ada tujuh tingkatan langit untuk mencapai sorga (Mohamad di langit ketujuh saat Isra Miraj). Kekagetanku tidak bertahan lama dan berubah menjadi kekesalan karena ilmu gothak-gathikgathuk-nya Sony ini semakin menjadi-jadi. Ada banyak sekali penjelasan matematis yang aku tidak ingat persis yang semuanya ditautkan ke ajaran Islam. Dalam satu penjelasan, dia mengatakan kalau patung-patung yang ada di borobudur bukanlah patung Budha!

"Lalu patung siapa?" tanyaku.
"Orang Budha saja akan marah kalau patung-patung itu disebut Budha!" terang Sony.

Kontan aku protes keras dipenghujung perjalanan.Aku memarahi balik orang ini. Dia hanya mesem dan sambil ngacir dan berkilah , "Ya kalau mas percaya itu patung Budha ya boleh-boleh saja!"

Jujur aku menjadi sangat curiga dari sini.Aku telpon pacarku yang juga penganut ajaran Budha dan heran luar biasa dengan ceritaku. Dan dia membantah guide ini.

Godaan Politik Totalitarian Berbasis Agama

2011-01-05T18:40:00.000+07:00

Tantangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kini datang dari godaan politik totalitarian berbasis agama. Apa yang terjadi pada saat ini, setelah lebih dari dua belas tahun reformasi juga menunjukkan gejala yang serupa namun tak sama berkaitan dengan persoalan totalitarianisme. Godaan untuk menyeret arus politik ke dalam satu tafsir agama mainstream, membuat satu bentuk rezim baru bernama totalitarian agama. Di mana, hukuman pun –dalam berbagai bentuknya– bisa didapatkan oleh siapa saja yang berani melawan kebenaran mainstream yang telah berhasil didesakkan menjadi aturan hidup bersama dalam Undang-undang, Peraturan daerah yang berbasis agama.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Soeharto juga membuat rezim totalitarian dengan membuat tafsir tunggal tentang Pancasila. Barang siapa berseberangan dengan penguasa, dengan mudah mereka bisa dituduh telah melakukan tindakan subversif, tidak pancasilais, dan makar. Tidak berhenti sampai di sana, para ‘pembangkang’ terhadap penguasa pun bisa dijatuhi berbagai jenis hukuman –dengan atau tanpa proses peradilan. Pancasila, menjadi alat gebuk bagi siapa saja yang melawan rezim totalitarian Soeharto. Perbedaannya, totalitarian jenis ini kini tidak lagi digerakan oleh Negara, melainkan justru oleh sesama masyarakat sipil yang kerap mengaku dirinya sebagai yang mayoritas.

Godaan totalitarianisme agama tersebut terfragmen secara gamblang pada seluruh proses pengesahan UU Pornografi. Pada akhir Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Pornografi. Meski MK telah membuat keputusan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi hal ini bukan berarti bahwa UU ini sudah tidak patut dipersoalkan kembali di ruang publik. Sebaliknya, mempersoalkan (kembali) UU Pornografi pasca-putusan MK didasari pada semangat untuk terus mencari keadilan tanpa kenal lelah. Adanya dissenting opinion dari Maria Farida menunjukkan Maria mampu melihat dengan jeli substansi keberatan yang diajukan para pemohon, di mana definisi pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penerapannya akan melanggar prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Ternyata, godaan totalitarianisme berbasis agama ini tidak saja terjadi di level nasional. Pada tingkat lokal, godaan untuk mengatur pemerintahan lokal atas dasar keyakinan agama tertentu juga terfragmen melalui peraturan-peraturan daerah berbasis tafsir keyakianan agama tertentu.

Dua buku Menganyam Beda, Memelihara Bangsa dan Menggugat Porno Melawan Diskriminasi adalah dua buku yang lahir bersama yang memotret dengan jelas godaan politik totalitarian berbasis agama tertentu.